Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pengelolaan Keuangan Program Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah di Jakarta, 19-23 November 2024. Kegiatan ini turut diikuti jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian, Kepala Bidang pelayanan Hukum, Stefanus Lesu, Kepala Subbidang Pelayanan KI, M. Rustham, serta Staf Bidang KI, Operator GLP dan Bendahara Pengeluaran DIPA Kekayaan Intelektual.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengatakan, rakor merupakan agenda tahunan DJKI untuk membahas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung Kekayaan Intelektual yang optimal dan berdampak. 

“Rapat ini dilaksanakan untuk menguatkan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Baik dari sisi penerimaan negara PNBP maupun APBN,” ujarnya saat membuka rakor, Rabu (20/11/2024).

Berdasarkan hasil monitoring, lanjut Razilu, realisasi anggaran DIPA Petik DJKI sampai dengan triwulan III di 33 Kanwil sudah hampir mencapai 100%. PNBP juga menunjukkan tren positif dalam 3 tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari kontribusi kantor wilayah yang secara massive melaksanakan sosialisasi, edukasi dan diseminasi layanan kekayaan intelektual. 

Pada tahun 2025 mendatang, permohonan pendaftaran Hak Cipta ditargetkan meningkat dari rata-rata sekitar 145.000 permohonan menjadi 300.000 permohonan melalui peran Guru KI (Ruki). Guna menggerakkan masyarakat agar sadar untuk mendaftarkan karya intelektual, di tahun 2025 juga akan dilaksanakan kampanye dalam rangka meningkatkan permohonan kekayaan intelektual dengan tema Indonesia Berkarya, DJKI Melindungi.

“Selanjutnya dalam penyelesaian piutang biaya tahunan pemeliharaan Paten, Kantor Wilayah akan turut berperan aktif dalam penyelesaian status piutang pemeliharaan Paten dalam wilayah kerja masing-masing,” imbuhnya.

Razilu menambahkan, Kantor Wilayah juga telah bekerja dengan sangat baik dalam penyusunan laporan keuangan triwulan III yang sudah tersusun tepat waktu. Hal ini perlu ditingkatkan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. DJKI dan Kantor Wilayah diminta terus bekerjasama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan untuk mendukung kekayaan intelektual yang lebih unggul dan bermanfaat. 

“Mari bergandengan tangan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan memperbaiki kualitas laporan keuangan satuan kerja pengelola DIPA DJKI,” tandasnya.

Ketua Panitia Rakor yang juga Sekretaris DJKI, Andrieansjah mengatakan, rakor diikuti 371 orang peserta yang terdiri dari peserta direktorat PNBP Kementerian Keuangan, Biro Keuangan Setjen Kemenkumham RI,Peserta Inspektorat Jenderal, Peserta DJKI, serta Peserta dari 33 Kantor Wilayah. Rakor diisi dengan pemaparan materi dan diskusi bersama narasumber internal dan eksternal. (Humas/rin)

Kupang - Perwakilan Pemda dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melaksanakan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham NTT untuk berkonsultasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Ranperda RPJPD), Rabu (20/11/2024). Rombongan eksekutif dan legislatif dari TTS ini diterima Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum, Yunus P.S. Bureni di Ruang Multi Fungsi.

Marciana mengatakan, proses pembentukan peraturan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Pasal 58 Undang-Undang ini mengatur tentang proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda. Baik ranperda inisiatif DPRD maupun Pemda, proses pengharmonisasiannya dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi hukum yakni Kemenkumham melalui Kantor Wilayah,” ujarnya.

Menurut Marciana, proses pengharmonisasian juga wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan, mulai dari pembentukan Propemperda, penyusunan Naskah Akademik, pembahasan sampai dengan pengharmonisasian. Tanpa adanya keterlibatan Perancang, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi cacat secara prosedur dan dapat dimintakan pembatalannya. Oleh karena itu, sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemda dan DPRD sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kami bertanggung jawab untuk mengawal lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas agar tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan juga Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harmonisasi dilakukan terhadap tiga aspek yakni prosedural, substansi dan teknik. Kalau belum terpenuhi, maka ranperda kami kembalikan lagi ke Pemda dan DPRD,” paparnya. (Humas/rin)

Kupang - Kantor Wilayah Kemenkumham NTT hadiri rapat koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi NTT, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyusun strategi lebih lanjut dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di wilayah NTT Rabu(20/11/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Aston Kupang dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Domika Jone, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTT, Perwakilan Kepolisian Daerah NTT serta Lembaga dan Instansi terkait yangdilaksanakan di Hotel Aston Kupang.

Dalam sambutannya,Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Japarmen Manalu menyampaikan, bahwa kegiatan rapat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi investasi ilegal. 

"Kita harus terus mengingatkan masyarakat untuk lebih hati-hati dalam memilih produk keuangan, karena sering kali mereka tergiur oleh janji keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan risiko yang ada," ujarnya Japarmen.

Japarmen menjelaskan SATGAS PASTI, yang sebelumnya dikenal dengan Satgas Waspada Investasi Ilegal (SWI), memiliki tugas utama untuk mencegah dan menangani kegiatan penghimpunan dana tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya entitas yang menawarkan produk keuangan yang tidak jelas legalitasnya, yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, meskipun masyarakat Indonesia semakin melek terhadap berbagai produk keuangan, banyak yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya mengidentifikasi legalitas dan risiko sebelum berinvestasi. 

"Masyarakat sering kali hanya fokus pada iming-iming keuntungan tinggi, tanpa menyadari potensi kerugian yang bisa timbul, seperti investasi yang gagal bayar atau penurunan nilai pasar," tambahnya.

Dalam rapat ini, anggota SATGAS PASTI juga berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Selain itu, diharapkan adanya penguatan peran serta setiap anggota satgas dalam menghadapi tantangan ini.

"Koordinasi yang solid antar lembaga sangat penting untuk memastikan langkah-langkah kita berjalan dengan efektif. Kami berharap setiap anggota SATGAS PASTI Provinsi NTT dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan aktivitas keuangan ilegal," Pungkas Japarmen.

Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy juga menyampaikan Kanwil Kemenkumham NTT akan terus mendukung serta berperan dalam penegakan hukum terhadap entitas atau lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang sah. 

“Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Kemenkumham NTT terlibat dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap praktik keuangan ilegal, yang dapat melibatkan kegiatan ilegal seperti investasi bodong atau pinjaman ilegal”, Ucap Rakhmat.

Melalui upaya ini, diharapkan Provinsi NTT bisa menjadi daerah yang lebih aman dari praktik-praktik keuangan ilegal, yang merugikan masyarakat dan merusak stabilitas sektor keuangan.

Kupang - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes. Di wilayah NTT, SKB berlangsung mulai Rabu (20/11/2024) sampai Jumat (22/11/2024) pada dua tempat yakni RS Bhayangkara Kupang untuk pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik, serta Kantor Wilayah Kemenkumham NTT untuk psikotes.

SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes diikuti seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), baik peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat maupun non-SLTA. Di hari pertama SKB sedianya diikuti 480 peserta, namun 32 peserta tidak hadir sehingga total peserta yang hadir berjumlah 448 orang. Rinciannya, 222 orang peserta SLTA mengikuti SKB Psikotes di Kanwil Kemenkumham NTT (18 orang tidak hadir, red); serta 211 orang peserta SLTA dan 15 orang peserta non-SLTA mengikuti SKB Kesehatan dan Pengamatan Fisik di RS Bhayangkara (14 orang tidak hadir, red).

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone berpesan kepada para peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi CPNS dengan baik. “Tidak semua orang bisa sampai pada tahapan ini. Persiapkan diri dengan sebaik mungkin,” ujarnya.

Marciana kembali mengingatkan seluruh peserta SKB untuk jangan pernah mempercayai oknum yang menjanjikan bisa membantu kelulusan. Jika sampai terjadi sesuatu dan menimbulkan kerugian pada peserta, maka itu di luar tanggung jawab panitia. Baik peserta maupun oknum yang menjanjikan kelulusan dapat dibawa ke ranah pidana.

“Itu penipuan. Tidak ada orang yang bisa membantu para peserta selain Tuhan dan peserta itu sendiri. Jadi jangan percaya siapapun yang bisa membantu untuk meluluskan,” tegasnya.

Marciana berharap seluruh tahapan seleksi CPNS dapat menghasilkan tunas-tunas Pengayoman yang memiliki integritas, jujur, profesional dan berkualitas. (Humas/rin)

Kupang_Sebagai salah satu upaya dalam rangka mengimplementasikan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur ( Kanwil Kemenkumham NTT), dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone menyelenggarakan kegiatan desiminasi atau penyebarluasan peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia. Rabu (20/11/2024)

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang multifungsi kantor wilayah tersebut dihadiri oleh lurah dari setiap kelurahan yang ada di Kota Kupang.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone menjelaskan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam pemajuan HAM serta pentingnya penyelenggaraan kegiatan Diseminasi HAM.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur memiliki tugas yang diantaranya adalah melakukan diseminasi dan penguatan pemahaman HAM kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah NTT, oleh karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ungkap Marciana

Marciana juga menyampaikan harapannya dalam pemajuan HAM di daerah hendaknya Aparatur Sipil Negara yang dipercayakan oleh negara agar apabila terjadi dugaan pelanggaran HAM tidak tinggal diam dan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham agar dugaan pelanggaran HAM tidak sampai terjadi serta dapat mengambil langkah-langkah yang bijak guna menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut.

Lebih lanjut Marciana juga menyampaikan tentang peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 dimana kantor wilayah diberikan ruang untuk menerima pengaduan oleh siapa saja. “Kantor Wilayah diberikan ruang dalam menerima pengaduan dari masyarakat yang selama ini dikenal dengan Yankomas dan kemudian menjadi Pelayanan Komunikasi HAM yakni menerima pengaduan dari siapa saja bisa dilakukan secara personal maupun secara kelembagaan apabila ada pelanggaran HAM di wilayahnya,” ujar Marciana.

Marciana juga menambahkan fungsi kantor wilayah adalah melakukan koordinasi terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM dengan catatan kasus tersebut tidak dalam ranah pro justicia. 

Dikatakan juga dengan kehadiran dari perangkat kelurahan pada hari ini menjadi langkah awal dalam bagian dari kelurahan sadar hukum sehingga kerja dari teman-teman di bidang HAM bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Menutup sambutannya Marciana berharap aparatur kelurahan dapat membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah. (HMS/mmm).