Selamat Datang
Selamat Datang di Website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur
Kepala Kantor Wilayah,
Marciana Dominika Jone, S.H.
NIP 196411261991032001
The source of articles is not set properly. Please, check module settings.
Berita Kementerian
UP
TOGGLE
DOWN
Harapkan Kinerja yang Lebih Baik, Menkumham Yasonna Lantik Pimpinan Tinggi Madya dan JFT Ahli Utama
Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Kosmas Harefa sebagai Pimpinan Tinggi Madya/ Staf Ahli Bidang Sosial, dan Cahyani Suryandari menempati Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama. Usai melantik, Yasonna mengucapkan selamat sekaligus menitipkan harapan kepada pejabat yang baru dilantik agar senantiasa membangun kinerja yang lebih baik lagi.
“Ketika kita diberi kesempatan untuk mengemban suatu amanah, sesungguhnya menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena didalamnya terdapat tuntutan kepercayaan dan tanggungjawab yang harus dipenuhi” kata Yasonna di Aula Oemar Seno adji, Gedung Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (22/03/2024).
Kepada Staff Ahli...
Lantik 57 Pimti Pratama, Menkumham: Bekerja Bersama adalah Keberhasilan
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham), Yasonna Laoly, menekankan bahwa perlu kerja sama dan teamwork untuk mensukseskan berbagai program dan kegiatan. Hal tersebut ditegaskan saat ia melantik 57 pimpinan tinggi (pimti) pratama/Pejabat Eselon II Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Senin (18/03/2024).
"Untuk menghindari disrupsi di dunia pemerintahan, penting bagi Saudara untuk membangun connectability dengan bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran serta memiliki respek terhadap sesama," ujar Menkumham.
Menjadi seorang pemimpin, lanjutnya, harus mampu percaya dan bekerja sama dengan jajarannya. Karena sejatinya, kebersamaan adalah permulaan, menjaga bersama adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah...
Kemenkumham Diharapkan Dapat Tingkatkan Pelayanan Publik yang Ramah Disabilitas
Pekanbaru – Pemerintah dewasa ini terus berusaha memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan publik bagi kaum disabilitas. Namun, dalam perjalanannya, pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini masih belum memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan kaum disabilitas. Kemenkumham pun diminta dapat meningkatkan pelayanan publik yang ramah bagi kaum disabilitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Provinsi Riau, Rita Romawli Simanjuntak, dalam Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Menuju Pelayanan Publik Inklusif, di Pekanbaru, Riau.
Menurut Rita, terdapat tiga kendala yang dihadapi dirinya dan teman-teman komunitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik...
Munggahan Kemenkumham, Dai Kondang Das’ad Latif Serukan Banyak Bersyukur dan Sedekah
Jakarta – Menyambut Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan acara munggahan, dengan mengusung tema “Jadikan Bulan Ramadhan Sebagai Momentum Melatih Kesabaran, Menggapai Ketaqwaan dan Mensyukuri Nikmat-nya Dengan Saling Berbagi”. Pada kesempatan kali ini, Kemenkumham mengundang Dai Kondang Das’ad Latif untuk memberikan tausiah.
Mengangkat tema Bersyukur dan Bersedekah, dalam tauziahnya, Ustadz Das’ad Latif menyampaikan agar kita sebagai hamba Allah SWT untuk senantiasa pandai bersyukur dan tidak lupa bersedekah.
“Sedekah dan Bersyukur, kalian tidak akan pandai bersyukur kalau kau tidak tau nikmat,” tutur Ustazd Das’ad Latif di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Rabu (06/03/2024).
Menurutnya, kita sebagai manusia seharusnya...
879 Orang Jadi PPPK Kemenkumham, Bentuk Penataan Pegawai Non ASN
Jakarta - Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menata pegawai non ASN, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyelesaikan penataan tenaga non ASN dengan menetapkan 879 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhasil lulus tahapan seleksi akhir. Penetapan tersebut ditandai dengan kegiatan Serah Terima PPPK tahun anggaran 2023 di lapangan upacara Kemenkumham, Rabu (6/3).
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Supartono, mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi PPPK yang berintegritas merupakan upaya strategis Kemenkumham dalam memperoleh tenaga teknis yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Peran PPPK bertujuan untuk memperoleh pegawai ASN yang memiliki keahlian sesuai bidang tugas agar mampu menyeimbangkan harapan dan...
Berita Unit Pusat
UP
TOGGLE
DOWN
Sekjen Kemenkumham Terima Doktor Honoris Causa dari UNESA
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Wisuda penganugerahan dilakukan bersamaan dalam peringatan Dies Natalis ke-59 Unesa, Senin (14/08/2023).
"Alhamdulillah, gelar ini merupakan sebuah kepercayaan, kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Unesa bagi saya. Tetapi selain itu, gelar kehormatan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk terus melakukan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," ucap andap usai acara wisuda.
Bersama Andap, gelar doktor kehormatan juga diberikan kepada Anang Revandoko, Dankor Brimob. Ini berarti, dalam sejarahnya dari sejak berdiri hingga saat...
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Publik Kemenkumham
Serang - Salah satu tugas pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa diskriminasi, terjangkau, cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah dengan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di setiap penyelenggaraan pelayanan publik, akan berdampak secara internal maupun eksternal.
“Secara internal, dengan terbukanya informasi akan dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan, potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat...
Susun Daftar Informasi Publik, Wujud Komitmen Kemenkumham Tingkatkan Kualitas PPID
Jakarta - Pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaaan keterbukaan informasi publik (KIP). Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan wujud komitmen dan upaya dari PPID Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas PPID, tidak hanya sebatas pada PPID Utama saja. Namun seluruh PPID yang ada di lingkungan Kemenkumham.
“Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Hukum dan Hak...
Aset Tanah BMN Kerap Bermasalah, Kemenkumham Cari Rekomendasi
Depok - Banyaknya aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tak jarang menimbulkan konflik didalam pengelolaannya. Kemenkumham pun membuka ruang diskusi hukum untuk menemukan solusi atau pun rekomendasi atas permasalahan hukum tersebut.
Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Deswati mengatakan beberapa penyebab permasalahan tersebut diantaranya adalah banyaknya tumpang tindih sertifikat yang terbit di atas tanah Kemenkumham.
“Pertama adalah permasalahan tanah bersertifikat hak pakai (SHP) milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang beririsan dengan Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Nusa Tenggara Timur,...
Publikasi Positif dengan Sudut Pandang Pemberitaan yang Baik
Serang - Membentuk citra positif instansi merupakan tugas dan fungsi (tusi) utama seorang humas. Hal tersebut menjadi fokus Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pembina kehumasan di lingkungan Kemenkumham agar selalu menggunakan sudut pandang yang baik dalam mempublikasikan suatu informasi.
"Melihat tusi kita sebagai corong Kementerian, kita harus bisa mengemas pemberitaan yang memiliki daya tarik sehingga menarik media untuk mempublikasinya ke masyarakat luas," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma), Hantor Situmorang, pada saat memberikan penguatan dalam acara "Peningkatan Kinerja Publikasi Melalui Penguatan Tusi Kehumasan dan Kerjasama Dengan Media di Wilayah...
Berita Unit Pelaksana Teknis
-
Bertekad Wujudkan Satker WBK, Rudenim Kupang Laksanakan Benchlearning
Kupang – Tim Zona Integitas (ZI) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang melaksanakan kegiatan Benchlearning (Saling Belajar dan Bertukar Pengalaman) ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Selasa (26/03/2024). Dalam pelaksanaan Benchlearning tersebut, Tim ZI Rudenim Kupang didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah… -
PERAYAAN CINTA KASIH KAMIS PUTIH, KAKANWIL KEMENKUMHAM NTT MISA BERSAMA ANAK BINAAN LPKA KUPANG
Kupang,- Anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang merayakan Perayaan Ekaristi Kamis Putih pada Kamis (28/03/2024), dimulai pukul 17.00 Wita, bertempat di Aula LPKA Kupang dipimpin langsung Pater Bertolomeus Bolong dari Biara OCD, Lanudal Penfui Kupang. Pada kesempatan Perayaan Ekaristi Kamis Putih ini dihadiri langsung oleh… -
KEGIATAN RUTIN PEMBAGIAN ALAT MANDI BAGI WBP RUTAN LARANTUKA
Larantuka - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Larantuka di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT yang dipimpin oleh Marciana Dominika Jone membagikan peralatan mandi sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan, (28/03/2024). Pembagian peralatan mandi merupakan hak warga binaan yang diatur dalam… -
Prodi Keperawatan Waikabubak Poltekkes Kemenkes Kupang Gelar Pengabdian Masyarakat Bagi WBP Lapas Waikabubak
Waikabubak - Tim Dosen Program Studi (Prodi) Keperawatan Waikabuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang gelar kegiatan pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Subseksi Perawatan Narapidana/Anak Didik dan Tahanan di Lapas Kelas IIB Waikabubak pada Kamis (28/03/2024). Kegiatan ini ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan… -
Pererat Silaturahmi, Rutan Bajawa Gelar Buka Puasa Bersama
Bajawa – Di bulan Ramadhan yang penuh berkah, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa diselimuti suasana haru dan penuh kebahagiaan saat pelaksanaan Buka Puasa bersama, ini merupakan bentuk kerjasama antara Rutan Bajawa, Kodim 1625 Ngada, Kemenag Ngada, LSM Ukshofi Copler dan DKM Mesjid Agung Bajawa AL Ghuraba.… -
Apel Warga Binaan Lapas Lembata Menjelang Hari Raya Paskah 2024
Lembata - Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dibawah pimpinan Marciana D. Jone, melaksanakan pengarahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Lembata, terkait persiapan dan layanan kunjungan pada Hari Raya Paskah, Kamis (28/03). Petugas Lapas Lembata, memberikan… -
Semangat Dan Gotong Royong, Warga Binaan Mendekorasi Kapela Untuk Perayaan Paskah
Lembata - Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Marciana D. Jone, mempersiapkan Kapela untuk perayaan Paskah di Lapas Lembata, Kamis (28/03). Sesuai dengan arahan Kalapas Lembata, Hariyadi N. Maikameng, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Lembata mempersiapkan… -
IKUTI SOSIALISASI REGULASI DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PENGGUNA SFR DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI, LAPAS PEREMPUAN KUPANG SIAP LAKSANAKAN ARAHAN YANG DIBERIKAN
Kupang - Bertempat di Ballroom Hotel Sotis Kupang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengikuti kegiatan Sosialisasi Regulasi Denda Administrasi Pelanggaran Pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Rabu (27/03/2024) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum… -
PENUTUPAN PESANTREN KILAT RAMADHAN 1445 H LAPAS PEREMPUAN KUPANG
Kupang – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan Penutupan Pesantren Kilat pada Bulan Suci Ramadhan 1445 H. Rabu (27/03/2024) Kegiatan yang dilaksanakan tepat pukul 17.00 WITA dan bertempat… -
PENUHI SYARAT-SYARAT IZIN OPERASIONAL KLINIK, LAPAS PEREMPUAN KUPANG BERSAMA DINAS PERTANAHANAN KOTA KUPANG TINJAU LOKASI KLINIK
KUPANG - Dalam pengurusan untuk membuat Izin Klinik, Lapas Perempuan Kupang menerima Petugas Dinas Pertanahanan Kota Kupang untuk meninjau Lokasi Klinik sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat-syarat dalam mengajukan Izin Operasional Klinik Lapas Perempuan Kupang, Rabu (27/03/2024). Peninjauan Lokasi Klinik ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang… -
BERKAH RAMADHAN, LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI KEGIATAN PEMBERIAN TAKJIL DAN BUKA PUASA BERSAMA
Kupang - Sebagai momentum merekatkan tali silaturahmi di bulan suci Ramadhan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengikuti Kegiatan Pemberian Takjil dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Rabu (27/03/2024). Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian… -
BANGUN SINERGI DALAM PEMBANGUNAN ZI, LAPAS PEREMPUAN KUPANG LAKUKAN DISKUSI DAN PERKENALAN INOVASI KE DUA UPT
Kupang - Sebagai bentuk pelaksanaan salah satu rencana kerja tahunan Reformasi Birokrasi guna Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2024, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melakukan Diskusi dan Perkenalan Inovasi Ke Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT)…