Kupang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone turut berpartisipasi dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum. Upacara ini digelar secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Senin(18/11/2024).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan momentum pelantikan hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan karier saudara-saudara yang dilantik, tetapi juga menjadi titik tolak, dalam memperkuat peran strategis organisasi di tengah transformasi besar yang sedang kita jalani.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Hukum dan HAM kini telah bertransformasi menjadi tiga entitas yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Perubahan ini tidak hanya membawa tantangan baru, tetapi juga peluang besar untuk memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran saudara-saudara yang hari ini dilantik sebagai Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Kantor Wilayah sangatlah strategis,"ujarnya.
Dalam masa transisi ini, Supratman menyampaikan dituntut untuk menjadi pemimpin yang tangguh, visioner, dan solutif. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan untuk saudara-saudara yang baru saja dilantik.
Adapun empat pesan yang perlu menjadi perhatian yakni menjadi pilar stabilitas di tengah perubahan, perkuat koordinasi lintas entitas, fokus pada pelayanan hukum yang berdampak nyata, dan menjadi pemimpin dengan integritas yang kokoh.
"Empat pesan yang saya tekankan, intinya adalah bentuk kolaborasi antara jajaran di semua Direktorat. Kerjasama tim menjadi kunci sukses saudara-saudura dalam bekerja sebagai pelayan publik,"tandasnya.
Khusus yang dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah, Supratman menekankan adanya penerapan tour of duty dan harus siap ditugaskan di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, harus mampu menyerap aspirasi publik terkait pelayanan.
"Sistem rolling atau tour of duty ini akan membuat saudara-saudara memiliki experience yang lengkap dalam melayani masyarakat dan ditempa dalam berbagai medan,"ujarnya.
Untuk yang pejabat di direktorat, Supratman menyampaikan akan menerapkan sistem monthly report atau laporan bulanan, yang wajib submit setiap bulan kepada menteri. Proses evaluasi dan monitoring akan berjalan simultan.
"Secara mudah, saya akan lakukan kontrol kinerja dengan ketat. Saya tekankan, tidak akan ada istilah orang dekat Menteri. Semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja,"ucapnya.
Supratman mengharapkan pejabat yang telah dilantik dapat menjadikan tugas yang baru sebagai amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi penuh, tanggung jawab tinggi, dan semangat.
"Mari bersama kita wujudkan cita-cita besar untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan bangsa,"tutupnya.