- Plh. Sekjen Tegaskan Purnabakti Bukanlah Akhir Masa Pengabdian ASN kepada Bangsa dan Negara
- Puncak Peringatan Hari Pengayoman ke-79, Kemenkumham Garda Terdepan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia
- Rakor Penguatan, Pembinaan dan Pengawasan Jabatan Notaris Upayakan Perubahan Berarti dalam Dunia Kenotariatan
- Rancangan Peraturan Wali Kota Kupang tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya Dinyatakan Harmonis
- Ranperbup Kab. Sikka Tentang Bantuan Kesehatan Daerah Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Kabupaten Sikka Dinyatakan Belum Harmonis
- Ranperda dan Ranperbup Kabupaten TTS tentang Perubahan APBD TA 2024 Dinyatakan Harmonis dari Tiga Aspek
- Ranperda dan Ranperbup tentang Perubahan APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024 Dinyatakan Harmonis dari 3 Aspek
- Ranperda dan Ranperkada Kabupaten TTS Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Kabupaten Alor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Kabupaten Kupang tentang tentang RPJPD Kabupaten Kupang Tahun 2025-2045 Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan APBD TA 2024 Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Kabupaten Sumba Barat tentang tentang RPJPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025-2045 Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Kabupaten Sumba Timur tentang tentang RPJPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2045 Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Dinyatakan Harmonis
- Ranperda Provinsi NTT Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Dinyatakan Harmonis dari 3 Aspek
- Ranperkada Kota Kupang Tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah Dinyatakan Harmonis
- Ranperkada Kota Kupang tentang Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dinyatakan Harmonis
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Harmonis, Kakanwil Marciana : Wujudkan Regulasi yang Efektif dan Berkualitas
- RUU Perampasan Aset Masuk Usulan Prolegnas
- Sasar Kabupaten Belu, Kanwil Kemenkumham NTT Koordinasi dengan FIF dan Notaris Terkait Kewajiban Penghapusan Jaminan Fidusia