Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Wisuda penganugerahan dilakukan bersamaan dalam peringatan Dies Natalis ke-59 Unesa, Senin (14/08/2023). "Alhamdulillah, gelar ini merupakan sebuah kepercayaan, kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Unesa bagi saya. Tetapi selain itu, gelar kehormatan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk terus melakukan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," ucap andap usai acara wisuda. Bersama Andap, gelar doktor kehormatan juga diberikan kepada Anang Revandoko, Dankor Brimob. Ini berarti, dalam sejarahnya dari sejak berdiri hingga saat...

Serang - Salah satu tugas pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa diskriminasi, terjangkau, cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah dengan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di setiap penyelenggaraan pelayanan publik, akan berdampak secara internal maupun eksternal. “Secara internal, dengan terbukanya informasi akan dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan, potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat...

Jakarta - Pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaaan keterbukaan informasi publik (KIP). Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan wujud komitmen dan upaya dari PPID Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas PPID, tidak hanya sebatas pada PPID Utama saja. Namun seluruh PPID yang ada di lingkungan Kemenkumham. “Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Hukum dan Hak...

Depok - Banyaknya aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tak jarang menimbulkan konflik didalam pengelolaannya. Kemenkumham pun membuka ruang diskusi hukum untuk menemukan solusi atau pun rekomendasi atas permasalahan hukum tersebut. Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Deswati mengatakan beberapa penyebab permasalahan tersebut diantaranya adalah banyaknya tumpang tindih sertifikat yang terbit di atas tanah Kemenkumham. “Pertama adalah permasalahan tanah bersertifikat hak pakai (SHP) milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang beririsan dengan Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Nusa Tenggara Timur,...

Serang - Membentuk citra positif instansi merupakan tugas dan fungsi (tusi) utama seorang humas. Hal tersebut menjadi fokus Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pembina kehumasan di lingkungan Kemenkumham agar selalu menggunakan sudut pandang yang baik dalam mempublikasikan suatu informasi. "Melihat tusi kita sebagai corong Kementerian, kita harus bisa mengemas pemberitaan yang memiliki daya tarik sehingga menarik media untuk mempublikasinya ke masyarakat luas," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma), Hantor Situmorang, pada saat memberikan penguatan dalam acara "Peningkatan Kinerja Publikasi Melalui Penguatan Tusi Kehumasan dan Kerjasama Dengan Media di Wilayah...