Kupang - Kantor Wilayah Kemenkumham NTT hadiri rapat koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi NTT, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyusun strategi lebih lanjut dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di wilayah NTT Rabu(20/11/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Aston Kupang dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Domika Jone, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTT, Perwakilan Kepolisian Daerah NTT serta Lembaga dan Instansi terkait yangdilaksanakan di Hotel Aston Kupang.

Dalam sambutannya,Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Japarmen Manalu menyampaikan, bahwa kegiatan rapat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi investasi ilegal. 

"Kita harus terus mengingatkan masyarakat untuk lebih hati-hati dalam memilih produk keuangan, karena sering kali mereka tergiur oleh janji keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan risiko yang ada," ujarnya Japarmen.

Japarmen menjelaskan SATGAS PASTI, yang sebelumnya dikenal dengan Satgas Waspada Investasi Ilegal (SWI), memiliki tugas utama untuk mencegah dan menangani kegiatan penghimpunan dana tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya entitas yang menawarkan produk keuangan yang tidak jelas legalitasnya, yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, meskipun masyarakat Indonesia semakin melek terhadap berbagai produk keuangan, banyak yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya mengidentifikasi legalitas dan risiko sebelum berinvestasi. 

"Masyarakat sering kali hanya fokus pada iming-iming keuntungan tinggi, tanpa menyadari potensi kerugian yang bisa timbul, seperti investasi yang gagal bayar atau penurunan nilai pasar," tambahnya.

Dalam rapat ini, anggota SATGAS PASTI juga berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Selain itu, diharapkan adanya penguatan peran serta setiap anggota satgas dalam menghadapi tantangan ini.

"Koordinasi yang solid antar lembaga sangat penting untuk memastikan langkah-langkah kita berjalan dengan efektif. Kami berharap setiap anggota SATGAS PASTI Provinsi NTT dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan aktivitas keuangan ilegal," Pungkas Japarmen.

Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy juga menyampaikan Kanwil Kemenkumham NTT akan terus mendukung serta berperan dalam penegakan hukum terhadap entitas atau lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang sah. 

“Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Kemenkumham NTT terlibat dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap praktik keuangan ilegal, yang dapat melibatkan kegiatan ilegal seperti investasi bodong atau pinjaman ilegal”, Ucap Rakhmat.

Melalui upaya ini, diharapkan Provinsi NTT bisa menjadi daerah yang lebih aman dari praktik-praktik keuangan ilegal, yang merugikan masyarakat dan merusak stabilitas sektor keuangan.

Kupang - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes. Di wilayah NTT, SKB berlangsung mulai Rabu (20/11/2024) sampai Jumat (22/11/2024) pada dua tempat yakni RS Bhayangkara Kupang untuk pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik, serta Kantor Wilayah Kemenkumham NTT untuk psikotes.

SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes diikuti seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), baik peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat maupun non-SLTA. Di hari pertama SKB sedianya diikuti 480 peserta, namun 32 peserta tidak hadir sehingga total peserta yang hadir berjumlah 448 orang. Rinciannya, 222 orang peserta SLTA mengikuti SKB Psikotes di Kanwil Kemenkumham NTT (18 orang tidak hadir, red); serta 211 orang peserta SLTA dan 15 orang peserta non-SLTA mengikuti SKB Kesehatan dan Pengamatan Fisik di RS Bhayangkara (14 orang tidak hadir, red).

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone berpesan kepada para peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi CPNS dengan baik. “Tidak semua orang bisa sampai pada tahapan ini. Persiapkan diri dengan sebaik mungkin,” ujarnya.

Marciana kembali mengingatkan seluruh peserta SKB untuk jangan pernah mempercayai oknum yang menjanjikan bisa membantu kelulusan. Jika sampai terjadi sesuatu dan menimbulkan kerugian pada peserta, maka itu di luar tanggung jawab panitia. Baik peserta maupun oknum yang menjanjikan kelulusan dapat dibawa ke ranah pidana.

“Itu penipuan. Tidak ada orang yang bisa membantu para peserta selain Tuhan dan peserta itu sendiri. Jadi jangan percaya siapapun yang bisa membantu untuk meluluskan,” tegasnya.

Marciana berharap seluruh tahapan seleksi CPNS dapat menghasilkan tunas-tunas Pengayoman yang memiliki integritas, jujur, profesional dan berkualitas. (Humas/rin)

Kupang_Sebagai salah satu upaya dalam rangka mengimplementasikan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur ( Kanwil Kemenkumham NTT), dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone menyelenggarakan kegiatan desiminasi atau penyebarluasan peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia. Rabu (20/11/2024)

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang multifungsi kantor wilayah tersebut dihadiri oleh lurah dari setiap kelurahan yang ada di Kota Kupang.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone menjelaskan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam pemajuan HAM serta pentingnya penyelenggaraan kegiatan Diseminasi HAM.

“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur memiliki tugas yang diantaranya adalah melakukan diseminasi dan penguatan pemahaman HAM kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah NTT, oleh karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ungkap Marciana

Marciana juga menyampaikan harapannya dalam pemajuan HAM di daerah hendaknya Aparatur Sipil Negara yang dipercayakan oleh negara agar apabila terjadi dugaan pelanggaran HAM tidak tinggal diam dan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham agar dugaan pelanggaran HAM tidak sampai terjadi serta dapat mengambil langkah-langkah yang bijak guna menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut.

Lebih lanjut Marciana juga menyampaikan tentang peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 dimana kantor wilayah diberikan ruang untuk menerima pengaduan oleh siapa saja. “Kantor Wilayah diberikan ruang dalam menerima pengaduan dari masyarakat yang selama ini dikenal dengan Yankomas dan kemudian menjadi Pelayanan Komunikasi HAM yakni menerima pengaduan dari siapa saja bisa dilakukan secara personal maupun secara kelembagaan apabila ada pelanggaran HAM di wilayahnya,” ujar Marciana.

Marciana juga menambahkan fungsi kantor wilayah adalah melakukan koordinasi terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM dengan catatan kasus tersebut tidak dalam ranah pro justicia. 

Dikatakan juga dengan kehadiran dari perangkat kelurahan pada hari ini menjadi langkah awal dalam bagian dari kelurahan sadar hukum sehingga kerja dari teman-teman di bidang HAM bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Menutup sambutannya Marciana berharap aparatur kelurahan dapat membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah. (HMS/mmm).

Kupang - Kanwil Kemenkumham NTT menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Kupang, Selasa (19/11/2024). Rancangan Peraturan Wali Kota Kupang tersebut mengatur tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya. 

Marciana mengapresiasi Pemerintah Kota Kupang yang telah taat asas melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai perintah Undang-Undang, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan, baik itu ranperda maupun ranperkada (termasuk rancangan peraturan wali kota) wajib dilakukan di kementerian yang membidangi hukum. Dalam hal ini melalui Kanwil Kemenkumham sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham di daerah.

“Rancangan Peraturan Wali Kota Kupang ini diharmonisasi dari tiga aspek, yakni aspek prosedural, teknik, dan substansi. Apabila sudah terpenuhi, maka akan dinyatakan harmonis,” ujarnya.

Menurut Marciana, setiap tahapan dan proses pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya peraturan yang saling tumpang tindih ataupun bertentangan satu sama lain. Melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan, diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Wali Kota Kupang yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan, serta mendukung kebijakan-kebijakan yang ada. 

Terlebih, proses pengharmonisasian juga bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan wali kota dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar mengandung norma yang tepat dan memenuhi asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang undangan. 

Dari hasil pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Wali Kota Kupang akhirnya dinyatakan harmonis dari tiga aspek. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi. (Humas/rin)

Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT mengikuti Kick Off Meeting pelaksanaan Audit Transisi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di ruang Rapat Soepomo Gedung Kemenkum, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Rakhmat Renaldy Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone, didampingi Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Selvi Nautani dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Natalia Laky serta pelaksana pada bagian keuangan Kanwil Kemenkumham NTT di Ruang Transit.

Mengawali Kegiatan tersebut Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkum, Reynhard Silitonga menyampaikan, bahwa pelaksanaan Audit Transisi merupakan amanat yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas.

“Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas, sesuai amanat dari Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada masa pelaksanaan tugas dan fungsi di masa transisi untuk melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, serta melaporkan hasilnya kepada tiga Menteri dan satu Menteri Koordinator yang baru terbentuk,” Pungkas Reynhard.

Reynhard  juga menjelaskan, Dalam pelaksanaannya audit transisi meliputi peningkatan efisiensi pengelolaan risiko, mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan menjamin stabilitas.

“Sebagaimana amanat Menteri PAN-RB, bahwa audit transisi dilakukan atas tiga unsur utama, yakni Bidang Sumber Daya Manusia; Bidang Aset, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa; dan Bidang Keuangan. Dari ketiga unsur utama tersebut, maka diperoleh tujuan masing-masing unsur yang kemudian dituangkan dalam Program Kerja Audit," ucap Reynhard.

Selanjutnya,  dalam arahannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan harapannya agar pelaksanaan audit transisi yang diamanatkan oleh KemenPan-RB dapat berjalan dengan baik.

“Pada pelaksanaan audit (transisi) nantinya,  pembagian ke tiga kementerian ini, baik dari sisi anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang ada, baik yang di pusat maupun wilayah bisa berjalan dengan baik serta paling terdepan adalah fungsi pelayanan bisa berjalan dengan baik", ujar Nico.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan menjelaskan risiko-risiko dalam penataan organisasi serta menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan audit transisi.

“Audit Transisi memberikan gambaran faktual kepada Menteri Koordinator, Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai kondisi organisasi (Aset, Keuangan, SDM) dan  bisa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Ikhwan.

Pelaksanaan Audit Transisi terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon I eksisting di Kementerian Hukum dan HAM serta 19 (sembilan belas) Kantor Wilayah terpilih. Diantaranya untuk pulau Sumatera terdapat 6 lokasi, selanjutnya 8 lokasi di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 3 lokasi di pulau Kalimantan, 1 lokasi di pulau Sulawesi dan 1 lokasi di pulau Papua.