Selamat Datang
Selamat Datang di Website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur
Kepala Kantor Wilayah,
Marciana Dominika Jone, S.H.
NIP 196411261991032001
The source of articles is not set properly. Please, check module settings.
Berita Kementerian
UP
TOGGLE
DOWN
Hari Pencoblosan, Lapas Cipinang dan Pondok Bambu Kedatangan Perwakilan Negara Sahabat
Jakarta – Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) negara sahabat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yakni Lapas Cipinang dan Lapas Perempuan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024. Kehadiran perwakilan kedubes negara sahabat ke lapas ini dalam rangka menyaksikan proses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Kunjungan para perwakilan dari Kedubes negara sahabat ini, merupakan bagian dari Indonesia Election Visit Program (IEVP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). IEVP dijadikan sebagai ajang promosi kepada masyarakat global tentang praktik demokrasi elektoral Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempromosikan demokrasi melalui Pemilu tahun 2024 di Indonesia.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian...
Komitmen Fasilitasi Jaminan Sosial Pegawainya, Kemenkumham Gandeng Taspen, BPJS, dan Tapera
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berkomitmen memfasilitasi dan menyediakan secara maksimal kebutuhan jaminan sosial (jamsos) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham. Untuk memaksimalkan jamsos tersebut, Kemenkumham menggandeng Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) Group, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) untuk bekerja sama.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Kemenkumham, Supartono menyebut hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja para ASN. Saat membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Jaminan Sosial Bagi ASN di lingkungan Kemenkumham, Supartono mengatakan jaminan sosial yang di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023...
Kolaborasi Kemenkumham-FNF Berdayakan HAM dan Good Governance
Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Friedrich Naumann Foundation (FNF) telah bersepakat untuk melaksanakan kegiatan “Pemberdayaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Tingkat Nasional”. Kolaborasi yang diawali dalam bentuk penandatanganan partner agreement ini akan dijalankan pada periode Februari hingga Desember 2024 mendatang.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan, sebelumnya kerja sama antara Kemenkumham dengan FNF di bidang penguatan rule of law, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan selama sembilan tahun sejak tahun 2015.
Selama ini, berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tujuan pembangunan...
Upaya Wujudkan WTP ke-15, Kemenkumham Lakukan Rekonsiliasi Data Keuangan
Jakarta - Sebagai bentuk usaha nyata mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ke 15 kali secara berturut-turut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) tingkat Unit Kerja Eselon (UKE) I, Minggu (04/02). Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan kelanjutan dari komitmen Kemenkumham untuk menjaga ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
Kepala Biro Keuangan (Karokeu), Wisnu Nugroho, mengatakan kontribusi pengelola dan penyusun laporan keuangan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan Pemeriksaan...
Kemenkumham Genjot Indeks Reformasi Birokrasi 2024
Bandung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus menggenjot Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024. Hal ini disebabkan penurunan nilai Indeks RB Kemenkumham terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, indeks RB Kemenkumham sebesar 80.18, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 79.55.
Meskipun pada saat yang sama rata - rata nasional seluruh kementerian dan lembaga (K/L) juga mengalami penurunan menjadi 72.29, sehingga akhirnya juga mempengaruhi indeks RB Kemenkumham, namun Kemenkumham tidak mau mencari-cari alasan, dan fokus untuk meningkatkan indeks RB di masa yang akan datang.
Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kinerja Usulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)...
Berita Unit Pusat
UP
TOGGLE
DOWN
Sekjen Kemenkumham Terima Doktor Honoris Causa dari UNESA
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Wisuda penganugerahan dilakukan bersamaan dalam peringatan Dies Natalis ke-59 Unesa, Senin (14/08/2023).
"Alhamdulillah, gelar ini merupakan sebuah kepercayaan, kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Unesa bagi saya. Tetapi selain itu, gelar kehormatan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk terus melakukan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," ucap andap usai acara wisuda.
Bersama Andap, gelar doktor kehormatan juga diberikan kepada Anang Revandoko, Dankor Brimob. Ini berarti, dalam sejarahnya dari sejak berdiri hingga saat...
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Publik Kemenkumham
Serang - Salah satu tugas pemerintah pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa diskriminasi, terjangkau, cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah dengan mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di setiap penyelenggaraan pelayanan publik, akan berdampak secara internal maupun eksternal.
“Secara internal, dengan terbukanya informasi akan dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan, potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat...
Susun Daftar Informasi Publik, Wujud Komitmen Kemenkumham Tingkatkan Kualitas PPID
Jakarta - Pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaaan keterbukaan informasi publik (KIP). Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Kemenkumham, Hantor Situmorang mengatakan wujud komitmen dan upaya dari PPID Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas PPID, tidak hanya sebatas pada PPID Utama saja. Namun seluruh PPID yang ada di lingkungan Kemenkumham.
“Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Hukum dan Hak...
Aset Tanah BMN Kerap Bermasalah, Kemenkumham Cari Rekomendasi
Depok - Banyaknya aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tak jarang menimbulkan konflik didalam pengelolaannya. Kemenkumham pun membuka ruang diskusi hukum untuk menemukan solusi atau pun rekomendasi atas permasalahan hukum tersebut.
Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Deswati mengatakan beberapa penyebab permasalahan tersebut diantaranya adalah banyaknya tumpang tindih sertifikat yang terbit di atas tanah Kemenkumham.
“Pertama adalah permasalahan tanah bersertifikat hak pakai (SHP) milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang beririsan dengan Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Nusa Tenggara Timur,...
Publikasi Positif dengan Sudut Pandang Pemberitaan yang Baik
Serang - Membentuk citra positif instansi merupakan tugas dan fungsi (tusi) utama seorang humas. Hal tersebut menjadi fokus Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pembina kehumasan di lingkungan Kemenkumham agar selalu menggunakan sudut pandang yang baik dalam mempublikasikan suatu informasi.
"Melihat tusi kita sebagai corong Kementerian, kita harus bisa mengemas pemberitaan yang memiliki daya tarik sehingga menarik media untuk mempublikasinya ke masyarakat luas," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma), Hantor Situmorang, pada saat memberikan penguatan dalam acara "Peningkatan Kinerja Publikasi Melalui Penguatan Tusi Kehumasan dan Kerjasama Dengan Media di Wilayah...
Berita Unit Pelaksana Teknis
-
KOMITMEN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI MONEV SPKP-SPAK SERTA SURVEI INTEGRITAS
Kupang – Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), 2 (dua) orang operator Survei Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, Chatty Frans dan Karin Purba mengikuti Rapat Persentasi Proposal Evaluasi Pelaksanaan… -
TINGKATKAN KAPASITAS SDM PETUGAS, LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI WEBINAR CORPU SERIES SECARA VIRTUAL
Kupang - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang diwakili oleh 1 (Satu) orang Staf Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Anggriani Lenes mengikuti kegiatan Webinar Corpu Series yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Zoom Meeting, Selasa (19/03/2024) Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai… -
Bangun Pelayanan Publik Berbasis HAM, Karutan Larantuka Tandatangani Komitmen Bersama
Kupang - Sebagai bentuk komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka dalam membangun Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kepala Rutan Larantuka, Andri Setiawan melaksanakan penandatanganan komitmen bersama di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (19/03/2024). Kegiatan Penandatanganan Komitmen… -
Karutan SoE Dukung Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 Lingkup Kanwil Kemenkumham NTT
SoE, INFO_PAS – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB SoE, Nixon G. L. Osingmahi turut hadiri Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penyusunan Mitigasi Resiko dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara… -
Ciptakan Lingkungan Kondusif, Rutan Kefamenanu Lakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kefamenanu-Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor demi terciptanya lingkungan yang kondusif. Senin (18/03/2024) Kepala Rutan Kefamenanu, Antonio Da Costa mengatakan bahwa pemeliharaan fasilitas kantor berfokus pada sarana dan… -
KOMITMEN BERIKAN PELAYANAN TERBAIK BERDASARKAN HAM, KALAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM)
KUPANG - Sebagai bentuk komitmen Lapas Perempuan Kupang dalam memberikan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Kalapas Perempuan Kupang, Dewi Andriani mengikuti Kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, Selasa (19/03/2024) Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk… -
PERINGATI HBP KE-60, WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI LOMBA MTQ
Kupang - Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024 dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengikuti Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), Senin (18/03/2024). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan… -
Pencanangan Komitmen Pelayanan Publik Berbasis HAM
Kupang (19/03) Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kupang, Maria Magdalena Nahak hari ini melakukan penandatanganan komitmen dalam pelayanan publik yang berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM). Penandatanganan pencanangan ini disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana… -
Antusias Wujudkan WBK, Kepala Rutan Kelas IIB Kupang semangat ikut kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas hari ke-2
Kupang - Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Rutan Kupang, Kepala Rutan Kelas IIB Kupang, L. Soelistyoadi, telah aktif mengikuti kegiatan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penyusunan Mitigasi… -
Tingkatkan Iman dan Taqwa Warga Binaan, Lapas Kupang Gelar Pesantren Kilat
Kupang, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang menggelar Pesantren Kilat sebagai bagian dari upaya meningkatkan iman dan taqwa warga binaan selama Bulan Suci Ramadhan, Selasa (19/03). Kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Kupang ini akan berlangsung selama 3 hari dimulai sejak hari ini Selasa 19 Maret 2023… -
Hadiri Rapat Presentasi Evaluasi SPAK dan SPKP, Bapas Kupang Terus Berkomitmen Jaga Integritas
Kupang - Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang menghadiri rapat presentasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Senin (18/3). Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang telah dilakukan.… -
Usai Evaluasi Itjen, Kabapas Gelar Rapat Evaluasi Tim RKT RB Bapas Kupang
Kupang (19/03) - Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, Maria M. Nahak mengajak para pejabat dan para Ketua dan anggota Kelompok Kerja (POKJA) WBK (Wilayah Bebas Korupsi) Tim ZI (Zona Integritas) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, melakukan pertemuan rapat terkait usai dilakukannya penilaian dan mendapatkan evaluasi dari Inspektorat…