Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM NTT siap untuk melakukan kerja nyata dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil Kemenkumhan NTT.
Hal tersebut menjadi penegasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone saat memimpin Rapat Pelaksanaan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Pelaksanaan Inovasi dari masing-masing Divisi dalam rangka persiapan kegiatan RB, WBK-WBBM Tahun 2021 di Aula Kanwil, Selasa (19/01/2021).
Rapat internal yang diikuti oleh para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kanwil Kemenkumham NTT ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Mengawali arahannya, Kakanwil memberikan apresiasi kepada para Kepala Divisi dan seluruh jajaran yang telah melaksanakan rencana kerja, program kerja dan target kinerja tahun 2020 dengan baik. Hal tersebut menurutnya harus lebih ditingkatkan di Tahun 2021 karena masih diperlukan pembenahan dalam beberapa aspek diantaranya efisiensi penggunaan anggaran mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan.
Kanwil NTT sendiri berdasarkan Kepmenkumham tentang Target Kinerja Kementerian Hulum dan HAM di Tahun 2021 memiliki 27 target kinerja yang dijabarkan menjadi 34 kriteria keberhasilan yang harus dicapai.
Sehubungan dengan hal itu Marci meminta agar seluruh Kepala Divisi mempersiapkan dengan baik perencanaan program kegiatan dan rencana kerja untuk mendukung pelaksanaan target kinerja di Tahun 2021 dengan melakukan kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal.
Untuk pihak internal sendiri, dia berharap agar para kepala divisi saling berkolaborasi antar divisi serta melibatkan para pejabat administrator dan pengawas dalam setiap tahapan perencanaan.
Menurutnya tugas dan fungsi di setiap divisi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik sehingga saling melengkapi.
"Di tahun 2021 , diharapkan agar semua kepala divisi segera mempersiapkan program kerja dan kalender kerja dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran serta berkolaborasi antar divisi dengan melibatkan para pejabat administrator dan pengawas di dalam tahapan perencanaan," tutur Marci.
Sedangkan untuk pihak eksternal, Marci menambahkan agar pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal harus direncanakan dengan matang sehingga dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu terkait dengan WBK dan WBBM, Marci menekankan kepada seluruh jajaran agar mempersiapkan diri dengan baik agar dapat meraih WBK di Tahun 2021.
Dirinya meminta agar bukan hanya ketua dan anggota pokja, namun para kepala divisi juga terlibat dalam pembangunan Zona Integritas , karena menurutnya para kepala divisi merupakan ujung tombak dalam meraih WBK dan WBBM.
"Di tahun ini, bukan hanya ketua dan anggota pokja yang mempelajari Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan ZI, namun para Kadiv yang merupakan ujung tombak dalam meraih WBK dan WBBM juga diwajibkan untuk memahami dengan detail terkait pedoman tersebut," tutur Marci
Lebih lanjut, Kakanwil menegaskan kepada masing-masing Divisi agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyiapkan inovasi layanan publik bagi masyarakat di Provinsi NTT sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Beberapa hal terkait inovasi dalam pelayanan publik yang menjadi penekanan Marci adalah tentang peningkatan peran Kanwil dalan hal pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui pembentukan pos bantuan hukum di Lapas dan Rutan, peningkatan peran Kanwil melalui pengharmonisasian Peraturan Daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peran paralegal, peningkatan peran penyuluh hukum melalui konsultasi hukum secara online serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan(WBP) di Lapas dan Rutan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Marci juga meminta kepada para Kepala Divisi agar proyek perubahan yang telah disiapkan dapat segera diimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Divisi.
"Di tahun 2021 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM NTT berkomitmen melakukan kerja nyata dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil Kemenkumhan NTT," ujar Marci.
