Kupang - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Budi Argap Situngkir bersama Tim Pembinaan Zona Integritas Satuan Kerja WBK/ WBBM melakukan sosialisasi dan pembinaan Reformasi Birokrasi Menuju Zona Integritas Satuan Kerja yang berpredikat WBK/ WBBM di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang.
Saat melakukan pembinaan pada LPKA Kelas I Kupang, Budi Argap menjelaskan minimnya permasalahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur seharusnya menjadi suatu tolak ukur satu langkah lebih maju dalam meraih WBK, tinggal bagaimana inovasi yang dilakukan setiap Satker dalam rangka mempermudah pelayanan bagi warga binaan.
Menurutnya, setiap satuan kerja tentu sudah melaksanakan sebagian besar pembangunan Zona Integritas namun perlu menjadi perhatian bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki dokumen yang jelas, dan tepat, yaitu membenahi administrasi yang menjadi bahan data dukung yang wajib disampaikan ke Pusat. Pemenuhan LKE ini menjadi kontribusi bagi Kementerian dalam mendapatkan penilaian kinerja yang sudah dicapai oleh satuan kerjanya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang menyambut baik kehadiran Tim dan menunjukkan semangat yang tinggi segenap ASN LPKA dalam menjalankan Zona Integritas. "Kami siap menjadi Agen Perubahan" ujar Tommi Hendri. Dengan penuh semangat seluruh Pokja membawa bahan data dukung untuk diverifikasi oleh Tim dari kanwil.
Usai melakukan pendampingan di LPKA Kelas I Kupang, Tim melanjutkan perjalanan menuju Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Kepala Divisi Pemasyarakatan melihat kesiapan dan kesigapan LPP dalam menyambut dan melaksanakan aksi terkait Pembangunan Zona Integritas yang bukan lagi merupakan hal baru yang dilaksanakan, karena hal ini telah berjalan sejak tahun 2019 lalu.
"Melakukan perubahan untuk kemajuan satuan kerja, jika tidak sekarang kapan lagi, yang dibutuhkan adalah semangat dari pimpinan serta didukung oleh seluruh pejabat dari satker itu sendiri" ujar Budi. Satuan kerja juga dituntut aktif menyampaikan keberhasilan yang diperoleh melalui media elektronik.
Setiap pelaksanaan tugas didengungkan dan dipublikasikan sehingga masyarakat khususnya WBP secara langsung mengetahui perubahan/ transformasi dan merasakan manfaat inovasi yang disediakan satker tersebut. Kuncinya adalah semangat, dan kemauan yang diwujudkan sesuai dengan komitmen. Mengemas keseluruhannya dengan administratif dan pelayanan terbaik, Kupang (18/2/2020).
