Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Semester I Tahun 2018, telah diadakan kegiatan video teleconference (vicon) di Aula Kanwil Kemenkumham NTT yang diikuti oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Yudi Kurniadi, Kadiv Administrasi, Piet Bukorsyom, Kadiv Keimigrasian, Erwyn F.R. Wantania, Kadiv Pemasyarakatan, Pujo Harinto, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Marciana D. Jone beserta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana lingkup Kanwil Kemenkumham NTT di Kota Kupang (Selasa, 5 Juni 2018).
Acara ini didahului dengan pengantar oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penilaian apakah program/kegiatan di wilayah telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun serta mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham. Dengan demikian hasil kegiatan ini dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan pada Semester II Tahun 2018 dan menjadi dasar alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
Dalam paparan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan kebijakan yang akan dilakukan baik untuk percepatan penyerapan anggaran maupun target kinerja karena selain penyerapan anggaran, capaian kinerja juga akan dinilai karena bagian dari akuntabilitas. “Terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran, memang harus diperhatikan dengan cermat, lebih baik, dan tepat sasaran agar perencanaan dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target sehingga akhirnya memberikan kontribusi jelas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyerapan anggaran dapat dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di akhir tahun” ujarnya.
Hasil dari kegiatan Evaluasi Kinerja Semester I ini merupakan rangkaian awal kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham tanggal 2 s.d 4 Juli 2018 di Jakarta yang akan diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham.
