Dalam rangka pemantapan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2017 dan menjawab permasalahan serta isu-isu yang sedang dihadapi, Kanwil Kemenkumham NTT menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi. Selasa 12/04/2017.
Kegiatan yang dilaksanakan pukul 09.00 Wita di Aula utama Kanwil ini diikuti oleh para pejabat struktural, Pejabat Fungsional Tertentu Kanwil Kemenkumham NTT beserta para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT.
Dalam arahannya sebelum membuka kegiatan Kakanwil mengajak kepada seluruh peserta rapat untuk bersama-sama membangun kebersamaan dan kekeluargaan dan tidak membedakan lagi atasan dan bawahan, teknis dan non teknis, alumni non alumni. “Kita adalah sama, kita adalah keluarga besar memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan 3K (komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi) dengan ketentuan kedinasan organisasi yang mengacu pada tata nilai Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif). Jangan membuat suatu jarak yang tebal sehingga komunikasi menjadi terhambat padahal komunikasi itu sangat penting. Tanpa koordinasi dan komunikasi kita tidak mungkin akan bersatu dan berkolabiorasi dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita” ujar M. Diah.
Dijelaskan bahwa ada 4 (empat) indikator yang harus kita perhatikan untuk mencapai target capaian kinerja, yaitu : disbusement plan, target kinerja, kontrak kerja, dan program rencana kerja/kalender kerja.
M. Diah juga menyampaikan 2 isu penting yang diangkat dalam rapat ini, yaitu : isu di lingkungan keimigrasian yaitu bagaimana upaya untuk memberantas TPPO dan penyelundupan manusia dalam bentuk pengawasan ekstra terhadap pemberian dokumen paspor khususnya kepada WNI yang melakukan pekerjaan ke luar negeri. “Berikan sosialisasi kepada mereka yang akan melakukukan pekerjaan ke luar negeri secara legal/jalur tidak benar, ajak teman-teman di Nakertrans, BNP2TKI, BPN3TKI, instansi lain, polisi, pemda, dukcapil untuk bersama diskusi bagaimana membantu kita mengamankan terhadap WNI yang akan bekerja secara nonprosedural tidak menjadi korban TPPO dan penyelundupan manusia bahkan ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencari kepentingan pribadi/kelompok mengorbankan masyarakat kita di NTT”.
Ditambahkan M. Diah, isu yang tidak kalah penting adalah di lingkungan Pemasyarakatan. “Kita baru saja melaksanakan Apel Siaga di seluruh Lapas/Rutan. Ada beberapa butir perintah Menteri Hukum dan HAM dalam upaya melakukan pencegahan peredaran barang-barang terlarang di Lapas/Rutan. Saya garis bawahi berdayakan Petugas yang melakukan pemeriksaan di pintu utama, laksanakan apa yang diperintah Menteri Hukum dan HAM yang baru saja kita lakukan dalam Apel Siaga tanggal 31 Maret lalu” pungkas M. Diah.
Mengakhiri sambutannya, M. Diah berjanji akan turun langsung ke UPT untuk monitoring atas komitmen yang sudah dibangun dalam rapat koordinasi dan konsolidasi ini.
