Baa - Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Syarifuddin memberikan penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) berdasarkan verifikasi hasil survei SPAK-SPKP melalui aplikasi 3AS di Lapas Kelas III Baa, Senin (22/4/2024). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dan Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo, serta diikuti Plt. Kepala Lapas Baa, Kornelis Keli dan jajaran.
Syarifuddin mengatakan, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) antara lain dimanfaatkan sebagai data dukung capaian kinerja Kemenkumham, penilaian ZI, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dari BPS, responden Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK, Laporan Kepuasan Masyarakat Kemenkumham, serta pembangunan reformasi birokrasi.
“Survei SPAK-SPKP dilaksanakan secara berkelanjutan setiap bulan sepanjang tahun pada jam layanan di masing-masing satuan kerja terhadap pengguna layanan,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan survei, Syarifuddin meminta Plt. Kepala Lapas Baa turut memberikan atensi agar survei dapat dilakukan secara konsisten dengan jumlah responden ideal dalam menjaga validitas data yang dihasilkan. Selain itu, Lapas Baa perlu menetapkan Penanggung Jawab Pelaksana Survei setiap bulan dan Operator 3AS melaporkan progress pelaksanaan survei kepada pimpinan UPT secara berkala.
“QR Code survei agar ditempatkan di ruang layanan yang tidak dapat berpindah-pindah. Jajaran Lapas Baa juga perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mendorong jajaran Lapas Baa terus meningkatkan kualitas survei SPAK-SPKP atau yang sebelumnya disebut survei IPK-IKM menggunakan aplikasi 3AS. Termasuk agar berinovasi mengatasi kendala jumlah responden karena tidak semua pengunjung yakni keluarga warga binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki handphone android.
“Untuk mengatasi kendala tersebut, jajaran Lapas bisa menyediakan sebuah perangkat komputer yang memang khusus digunakan oleh responden eksternal untuk mengisi survei,” ujarnya.
Selain keluarga WBP, lanjut Marciana, pengisian survei juga harus gencar disosialisasikan kepada stakeholder yang menjadi mitra kerja Lapas Baa. Mulai dari Aparat Penegak Hukum, Penasihat Hukum, hingga Rohaniwan yang memberikan pembinaan rohani bagi WBP. Optimalnya hasil survei ditentukan pula oleh perilaku petugas pada saat memberikan pelayanan publik.
“Perilaku petugas harus dijaga dengan baik. Petugas harus ramah, tidak arogan, dan murah senyum,” jelasnya.
Marciana meminta Kalapas beserta jajaran tetap bersemangat meraih predikat WBK dan terus mendukung implementasi Pembangunan ZI. Penting untuk terus menegakkan aturan dan disiplin, serta menjaga integritas. Di dalam Lapas tidak boleh ada praktik-praktik yang dapat mencoreng nama baik organisasi seperti pungutan liar (pungli), narkoba, minuman keras, maupun judi online.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Lapas Baa sudah jauh dari adanya pengaduan, pelayanannya juga baik. Pertahankan ini, jangan sampai nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham yang sudah bagus dicederai dengan hal-hal negatif,” tegasnya. (Humas/rin)
