Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD T.A. 2024 secara virtual di Aula Kantor Wilayah, Senin (25/03/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum, Yunus P. S. Bureni didampingi Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Frichy Ndaomanu serta Tim Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham NTT. Hadir secara virtual jajaran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone, Yunus mengatakan penyusunan Ranperda ini sangatlah penting untuk segera diharmonisasikan mengingat adanya deadline waktu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Rapat pengharmonisasian ini merupakan proses percepatan mengingat adanya deadline waktu yang disampaikan oleh Kemendagri, sehingga kami berharap dapat dapat diselesaikan sesegera mungkin,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan dan keputusan bersama, Yunus menyampaikan Ranperbup Sumba Timur sudah harmonis namun terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Sumba Tengah. Dari aspek teknis Yunus mengatakan pada judul peraturan menggunakan tanda baca elipsis (titik tiga) untuk menyatakan sesuatu yang akan dicantumkan kemudian setelah kata “NOMOR”. Selain itu terdapat dasar hukum yang dihapus karena bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Ranperbup tersebut dan bukan merupakan dasar perintah peraturan yang lebih tinggi.
Di akhir rapat pengharmonisasian, Yunus mengatakan untuk melakukan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi yang telah dikirim untuk ditandatangani oleh Bupati, Sekda, atau Asisten Sekda. Ia mengingatkan agar dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga dapat diproses oleh Kanwil untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
