Kupang – Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan I (B03) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTT di Ruang Multifungsi Kantor Wilayah, pada Senin(25/03/2024).
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Jone, Kegiatan Monev dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTT Rakhmat Renaldy, bersama kepala Bagian Program dan Humas Yohanis Bely, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi(HRBTI) Dian Lenggu, serta Pelaksana HRBTI.
Kepala Divisi Administrasi menyampaikan, pembangunan reformasi birokrasi ini merupakan isu penting yang dihadapi oleh pemerintah dalam upayanya membangun negara. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten terhadap perubahan yang terjadi, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
"Internalisasi dan pengendalian merupakan langkah supaya pelaksanaan RKT RB dapat berjalan dengan optimal, sehingga memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham, serta menjadi pendorong peningkatan indeks reformasi birokrasi di tahun mendatang", pungkasnya.
Rakhmat renaldy juga menjelaskan berdasarkan Hasil verifikasi dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham NTT mempunyai presentase pemenuhan data dukung sebesar 97.1 %.
Melihat hasil tersebut, Rakhmat menyampaikan apresiasinya kepada seluruh satuan kerja yang telah melaksanakan RKT RB secara optimal, juga mengimbau kepada para pimpinan beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis yang belum terpenuhi permintaan data dukungnya untuk berpatisipasi secara penuh serta senantiasa berkomitmen meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya.
Pada kesempatan yang sama kepala Bagian Program dan Humas menjelaskan dalam embangunan reformasi birokrasi ini merupakan isu penting yang dihadapi oleh pemerintah dalam upayanya membangun negara. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten terhadap perubahan yang terjadi, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
"Melaksanakan reformasi birokrasi yang dapat berdampak secara langsung kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan inovasi-inovasi terhadap layanan-layanan publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan manfaatnya", ujar Yohanis.
Kepala Sub Bagian HRBTI Menambahkan bahwa kehadiran kanwil melakukan monev ini guna memberikan pendampingan secara khusus kepada beberapa UPT, guna memenuhi presentasi pemenuhan data dukung kemenkumham ntt menjadi 100%.
