Kupang - Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto, resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Semester I, yang terpusat di El Hotel Bandung, Senin (10/07/2023). Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kinerja yang semakin PASTI melalui virtual zoom meetings serta dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Para Pimpinan Tinggi Pratama seluruh Indonesia.
Diikuti secara virtual, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT mengikuti kegiatan tersebut di ruang multifungsi, yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominka Jone didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki serta para pejabat dan pelaksana sub bagian pengelola Keuangan dan BMN.
Dalam arahannya, Sekjen menyampaikan beberapa poin penting diantaranya agar seluruh para operator dapat memahami siklus dan mekanisme dari pengelolaan Laporan Keuangan dan BMN. Mengutip dari Stephen R. Covey “Kalau mau perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. Tapi kalau menghendaki perubahan besar, ubahlah paradigma”
“Laksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya, seluruh Laporan Keuangan dan BMN harus diinventarisir sehingga tercatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara administrasi,” pungkasnya.
Dirinya juga mengingatkan jajarannya untuk dapat maksimalkan realisasi penyerapan anggaran, pengawasan dan pengendalian terhadap penyerapan anggaran tersebut. Untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar dilakukan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
“Kita tetap harus menjaga standarisasi laporan keuangan sebab ini adalah bagian kelanjutan kita, jadikan laporan keuangan berkualitas, pertahankan laporan keuangan kita. Tertib penatausahaan keuangan dan BMN” ujar Sekjen.
Lebih lanjut, Sekjen mengajak semua jajaran untuk menyatukan hati dan pikiran, serta meneguhkan komitmen untuk memberikan pengabdian terbaik di Kemenkumham sehingga bisa membangun Kemenkumham yang semakin berkualitas dan memperoleh Publik Trust.
"Keberadaan kita semua sangat dibutuhkan di organisasi ini, sehingga etika kelembagaan harus dijaga. Pimpinan harus secara rutin melakukan proses, check, ricek, crosscheck, dan final check. Biasakanlah yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Harus terus melakukan koordinasi sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Kementerian kita. Kementerian Hukum dan HAM ini bisa kita bangun berdasarkan kontribusi positif rekan-rekan secara keseluruhan," tegas Sekjen.
Selain itu, Sekjen juga berpesan kepada seluruh Insan Pengayoman agar senantiasa menjaga kesehatan dalam setiap melaksanakan pekerjaaan. "Di tengah cuaca yang tidak menentu, saya minta rekan-rekan semua agar tetap sehat. Sesuaikan setiap kegiatan dengan kondisi di daerah masing-masing. Kita tetap harus menjaga standarisasi laporan keuangan sebab ini adalah pertanggungjawaban kita atas amanah negara dan remunerasi yang telah diterima. Juga mengenai atensi dari BPK mengenai temuan, kita harus berikan tindak lanjut terbaik dan sesuai fakta dan data”, jelas Sekjen.
Menutup sambutannya beliau berharap rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM RI yang ditandai dengan hasil data mutakhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara administrasi
Sekjen juga mengapresiasi dan berterima kasih atas prestasi dan kinerja jajaran Kemenkumham bisa menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh oleh Kementerian Hukum dan HAM berturut-turut dari tahun 2009.
“Pertahankan segala sesuatu yang sudah baik, belajar dan bekerjalah dengan semangat, cinta kasih serta kasih sayang dari waktu ke waktu sehingga kedepannya kualitas kita menjadi lebih baik lagi” tutupnya.
