Kupang - Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I TA. 2023 resmi ditutup Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham NTT, M. Wahab Marawali mewakili Kakanwil Marciana Dominika Jone, Rabu (05/07/2023) di Ballroom Hotel Neo. Hadir langsung Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Selfiani Nautani, bersama para operator wilayah dan satuan kerja, serta para Pembina dari seluruh Unit Eselon I yang hadir secara virtual melalui zoom meeting, Rabu (18/01/2023).
Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dan nilai neraca keuangan dan barang milik negara agar menjamin kebenaran dan kesesuaian data dalam penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2023 yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang akuntabel di tingkat satker maupun tingkat wilayah.
Dalam sambutannya, Wahab berharap melalui pelaksanaan rekonsiliasi selama 3 hari berturut-turut ini dapat memberi manfaat bagi Kemenkumham.
"Dari kegiatan ini, mari kita hasilkan laporan keuangan dan barang milik negara yang akurat, transparan, dan akuntabel sehingga mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama dalam organisasi," ujarnya.
Wahab juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pendamping dari KPPN dan KPKNL Kupang, serta para Pembina dari seluruh Unit Eselon I yang telah mendampingi para operator dalam pelaksanaan rekonsiliasi ini. Juga kepada para operator, terutama dari satuan kerja agar setelah ini dapat segera memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan untuk kepentingan rekonsiliasi tingkat pusat mendatang.
Di akhir sambutan, Wahab mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan akan dapat memberi dampak dan sumbangsih positif bagi Kemenkumham. "Harapan saya, kegiatan rekonsiliasi ini bernilai ibadah yang darinya akan membawa hasil positif untuk kemajuan organisasi, terutama dalam upaya untuk tetap dapat mempertahankan predikat WTP bagi Kemenkumham," pungkasnya.
Kegiatan rekonsiliasi ini telah dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 03 - 05 Juli 2023, dengan peserta berjumlah 80 orang yang merupakan para operator GLP dan BMN pada Kantor Wilayah dan dari 26 satker Pemasyarakatan maupun Imigrasi di lingkungan Kemenkumham NTT.
