Kupang - Memasuki hari kedua pelaksanaan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Laporan BMN Semester I TA. 2023 di Ballroom Hotel Neo, Kanwil Kemenkumham NTT menggelar Workshop Strategi Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Nilai Capaian IKPA, Selasa (04/07/2023) dengan menghadirkan narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi NTT dan KPPN Kupang.
Dalam kegiatan yang dipandu oleh Kabag Umum, M. Wahab Marawali selaku moderator, Kabid PPA 1 Kanwil DJPb, Tedy Magat, dan Abi Yoga Pranata, Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntasi membagikan beberapa kiat sebagai langkah strategis kepada peserta yang merupakan para operator keuangan, BMN, dan bendahara dari satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT di dalam mengelola keuangan dan meningkatkan nilai capaian IKPA yang selama ini juga menjadi concern utama dari Marciana Dominika Jone selaku Kakanwil terhadap seluruh jajarannya.
Kiat strategis yang dibagi diantanya menyusun rencana realisasi anggaran setiap triwulan dengan tertib untuk dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan anggaran; melakukan koordinasi dengan KPPN setempat; melakukan revisi antar satker untuk kekurangan belanja pegawai; mengefektifkan fungsi verifikator SPM untuk meningkatkan ketelitian dalam pembuatan SPM sehingga tidak terjadi kesalahan dan retur SP2D; dan mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
“Kami mengapresiasi Kanwil Kemenkumham NTT yang selalu menjaga kualitas penyelenggaraan capaian anggaran. Hal ini membuktikan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan bersama seluruh jajaran,” ungkap Tedy.
Dalam workshop dengan dua pemateri tersebut, moderator memandu jalannya tanya jawab dan diskusi yang dimanfaatkan oleh para peserta untuk berbagi pengalaman dan mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran di satker.
Usai workshop, kegiatan dilanjutkan kembali dengan Reviu satuan kerja melalui aplikasi baik itu standar untuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang didalamnya terdapat Modul GL dan Pelaporan (GLP), Persediaan BMN, dan e-Rekon Kementerian Keuangan. Secara langsung rekonsiliasi dilakukan satuan kerja dengan koordinator Kanwil Kemenkumham NTT dan khusus Pembina dari eselon I yaitu Biro Keuangan dan Biro BMN Ditjen Pemasyarakatan juga Ditjen Imigrasi dimana pendampingan dilakukan secara virtual melalui zoom meeting.
Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Selfi Nautani menyampaikan bahwa dua hari pelaksanaan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini tercatat hampir seluruh satuan kerja telah menyelesaikan reviu secara sistem. “Hampir semua satker baik pemasyarakatan maupun imigrasi telah selesai direviu secara sistem. Namun ada juga beberapa satker yang memiliki kekurangan data dukung tambahan yang harus dilengkapi peserta,” jelasnya.
Operator Wilayah lainnya, Siska Dasalaku juga menambahkan, ada beberapa catatan perbaikan yang harus segera diselesaikan seperti belum terinputnya jurnal penyesuaian pembayaran langganan daya dan jasa berupa air, listrik dan telepon dan penyelesaian pagu minus belanja pegawai. Beberapa catatan tersebut perlu dilakukan perbaikan sehingga neracanya tetap balance.
Selain itu, dalam kegiatan ini seluruh operator, baik operator keuangan (GLP) dan operator BMN juga melakukan penelaahan laporan CaLK dan CaLBMN. Telaahan laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelaahan laporan BMN. Penelaahan merupakan suatu tahapan memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh penyusun Laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang/unit pelaporan.
Sejak berlangsungnya kegiatan pada pukul 09.00 Wita, tampak seluruh operator tingkat GLP dan BMN dari 26 satuan kerja maupun Kanwil Kemenkumham NTT masih tetap terlihat antusias dalam mengikuti dan menyusun laporannya masing-masing.
“Kami berharap agar pada hari kedua ini Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA. 2023 seluruh satuan kerja sudah bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pada penutupan besok tidak ada lagi pekerjaan yang masih tertinggal,” pungkas Selfi.
