Kupang - Sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi pimpinan terhadap pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2023 pada seluruh satuan kerja jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT, Kakanwil Marciana Dominika Jone berikan arahan teknis saat pelaksanaan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I TA. 2023, Senin (03/07/2023).
Terkait hal tersebut, Marciana menyampaikan data penyerapan anggaran wilayah NTT per 30 Juni 2023 sebesar 46,86%, dan capaian penyerapan DIPA Kanwil sebesar 45,12%, sedangkan dari 26 satker masih terdapat 3 satker yang total penyerapan anggaran belum mencapai 50%. Ada sejumlah rekomendasi yang kemudian diberikan Kakanwil kepada para Kepala UPT dan Pengelola Keuangan atas paparan data tersebut.
"Saya harapkan capaian IKPA dan penyerapan anggaran dapat dapat dimonev secara berkala, lebih cermat memantau RKAKL, dan lebih taat dalam realisasi rencana penarikan dana (RPD) diajukan," pesan Marciana.
Kakanwil juga meminta para Kepala UPT dan Pengelola Keuangan agar dapat memperhatikan secara baik setiap pemberitahuan yang diterima dalam kaitan terhadap pengelolaan keuangan dan BMN agar tidak lalai dan ketinggalan informasi, serta terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para operator wilayah, juga dengan pihak KPPN dan KPKNL setempat.
Terhadap satker yang realisasi belanja modalnya masih 0%, Marciana meminta agar segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran. Juga kepada PPK dan para Pengelola Keuangan agar dalam menyusun RPD triwulan harus memperhatikan target penyerapan masing-masing belanja per triwulan, serta memperhatikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban setiap belanja sebelum melakukan pembayaran dan mengarsipkannya secara baik dan benar.
"Saya harapkan kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta agar tujuan yang diharapkan tercapai demi menghasilkan laporan keuangan dan BMN yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku," pungkas Marciana.
Sementara itu, Kabag Umum, M. Wahab Marawali pun menyampaikan beberapa catatan penting kepada para peserta yang merupakan Operator GLP (keuangan) dan Operator BMN untuk diperhatikan selama pelaksanaan kegiatan ini. Wahab meminta agar para operator dapat memperhatikan penatausahaan BMN di satker masing-masing pada aplikasi, mengecek dengan baik dan benar agar tidak ada lagi transaksi yang belum diinput ke dalam aplikasi, serta terkait adanya belanja modal yang perlu mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya nanti.
"Diharapkan operator dapat menyelesaikan rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN secara cepat dan tepat, agar sesuai data dukung pada aplikasi SAKTI sebagai bahan dan informasi dalam menyusun laporan keuangan tingkat wilayah Semester I Tahun 2023 yang transparan, akurat, dan akuntabel, juga demi mempertahankan opini BPK tahun 2022 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkapnya.
