Kefamenanu - Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) Marciana D .Jone menugaskan 5 (lima) Perancang Peraturan Perundang-undangan (22-23/6/2023) sebagai bagian dalam tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Timor tengah Selatan (TTU). Tim Perancang terdiri dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya sekaligus merangkap sebagai Kepala Bidang hukum Yunus Bureni, 2 (dua) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Solidaman Plaituka dan Fricy Naomanu merangkap sebagai Kepala Sub Bagian Fasilitasi pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah serta 2 Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama , Nurmiyanti Ibrahim dan Nelci Septory.
Kegiatan FGD dibuka oleh Asisten 1 yang juga memfasilitasi para perangkat daerah pemrakarsa yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memprakarsai Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dinas Pariwisata yang memprakarsai Ranperda tentang Sistem Kepariwisataan Daerah (SKD).
Diawal Pertemuan Tim kanwil kemenkumham melakukan rapat bersama Perangkat Daerah pemrakarsa untuk melakukan penyamaan presepsi dalam pelaksanaan FGD bersama para narasumber, serta melakukan kroscek terkait kesiapan pengumpulan data-data sekunder oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa yang merupakan bagian dari anggota Tim penyusun 2 ranperda dimaksud.
Pada kesempatan tersebut Yunus menyampaikan bahwa terdapat data-data yang harus dilengkapi untuk penyusunan Naskah Akademik (NA) 2 Ranperda, perancang telah melakukan penyusunan awal dan berdasarkan hasil koordinasi dengan kedua dinas menyatakan bahhwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan sebagai bahan dalam penyusnan NA “Kegiatan FGD ( Focus Group Discussion) dan Pengumpulan data sekunder yang masih kurang akan menjadi pelengkap dalam menyusun bagian akhir dari dokumen NA dan draf Ranperda ” jelasnya.
Dinas Pemrakarsa yang hadir pada Rapat Penyamaan Presepsi adalah Kepala Dinas PUPR beserta Kabid dan Staf, Sekretaris Dinas Pariwisata beserta Kabid dan Staf menyatakan akan segera melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dan pada kegiatan FGD (akan mengundang perangkat daerah terkait serta masyarakat dan khusus untuk Ranperda SKD perangkat daerah juga mengundang para pelaku usaha sebagai pengiat Pariwisata di daerah.
Kegiatan FGD dilanjukan esok harinya pada tempat terpisah dan dihadiri oleh Asisten 1, Kepala Dinas Pariwisata, perangkat daerah terkait serta para pelaku usaha yang ada di kabupaten TTU. Kegiatan berjalan dengan lancar dan para peserta antusias dengan proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten TTU.
