Kupang - Kanwil Kemenkumham NTT mengikuti kegiatan Workshop Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana di Ruang Multi Fungsi, Selasa (20/6/2023). Kegiatan dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone secara virtual.
Selain itu, turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Novebriani S. Sarah, S.Kom. serta JFU Bidang HAM.
Workshop ini menghadirkan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, dan Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan workshop ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut kesepakatan para pemimpin yang hadir pada G-20 Summit bulan November tahun lalu. Adapun beberapa isu yang sangat penting dalam konteks HAM, yakni perubahan iklim dan manajemen bencana.
Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hidup manusia dan berbagai aspek kehidupan. Kemampuan kita untuk me-manage bencana menjadi sangat penting juga karena berdampak pada upaya melindungi HAM.
Menkumham menambahkan, pemanasan global menjadi alasan terjadinya perubahan iklim yang dipahami sebagai salah satu faktor utama meningkatnya intensitas bencana iklim yang bersifat slow onset seperti kenaikan muka air laut dan kenaikan suhu udara di berbagai belahan dunia. Hal ini diperburuk dengan adanya bencana geologi yang terjadi di permukaan bumi yang bersifat rapid onset seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, hingga tsunami.
Dalam perspektif HAM, perubahan iklim dan bencana geologi tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Ketidakadilan lingkungan juga seringkali berdampak lebih besar pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025.
"Tanggung jawab kita sebagai pemerintah adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana geologi dilakukan dengan mempertimbangkan dan melindungi HAM,"ujarnya.
Menkumham mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap perubahan iklim dan bencana, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan adanya peningkatan pendidikan dan kesadaran pentingnya memahami tentang perubahan iklim, manajemen bencana, dan HAM. Dalam kaitan ini, Pemerintah juga perlu terus membuat kebijakan yang inklusif dan berpihak pada HAM.
Kolaborasi antara negara-negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam merespon perubahan iklim dan bencana. Kerja sama yang solid dan terkoordinasi dari jajaran dan peserta yang hadir dapat menjadi kekuatan dalam mengatasi tantangan ini dan melindungi HAM bagi semua orang, termasuk generasi mendatang.
Terkait bisnis dan HAM, Menkumham mengingatkan peran penting para pelaku usaha dalam mengatasi perubahan iklim. Kemenkumham dengan bangga telah meluncurkan PRISMA, Penilaian Risiko Bisnis & HAM, sebagai aplikasi uji tuntas pertama kali yang di bangun dari inisiasi pemerintah di negara Kawasan. Aplikasi mandiri berbasis website ini untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkumham memberikan apresiasi terhadap dukungan dari UNDP (United Nations Development Programme), UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) dan Universitas Bina Nusantara sebagai mitra Kemenkumham. Selain itu, penyampaian terima kasih dan penghargaan juga kepada para narasumber dari berbagai kalangan, para ahli di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), perubahan iklim dan bencana yang turut berkontribusi bagi suksesnya workshop ini.
Menkumham mengharapkan workshop ini dapat menjadi forum berdialog dan diskusi untuk membuat saran dan rekomendasi kebijakan dalam rangka menjawab tantangan dan tindak lanjut kesepakatan G20 Bali Leaders’ Declaration.
