Tim Evaluasi Kebijakan Kanwil Kemenkumham NTT yang terdiri dari Kasubbid P3HAM, Novebriani S. Sarah, Analis Hukum Muda, Yohanis Bely dan Analis Hukum Pertama, Dion Christasa Ariffin melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Ende, Selasa (13/6/2023). Sesuai arahan Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, koordinasi ini dilakukan dalam rangka pengambilan data dukung pelaksana evaluasi kebijakan tahun 2023.
Tim Kanwil diterima oleh Plh. Kepala Bagian Hukum, Penyuluh Hukum Muda/Kepala Sub Koordinator Substansi Bantuan Hukum, Mathias Jira yang didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda/Sub Koordinator Substansi Perundang-Undangan, Hyacintus Wirawan dan Penyuluh Hukum Muda/Sub Koordinator Substansi dan Dokumentasi Hukum, Regina S. Soba.
Kasubbid P3HAM, Novebriani S. Sarah mengatakan, kegiatan evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk menghimpun masukan dan informasi terkait penerapan pemenuhan Indikator Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP-HAM) di Kabupaten Ende.
"Untuk dapat menindaklanjuti Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah KKP-HAM, juga perlu dilakukan penajaman materi indikator kepada masing-masing OPD terkait," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Novebriani, data yang dihimpun dapat menunjukan kondisi daerah yang sebenarnya. Lebih lanjut dikatakan, penempatan zonasi juga penting dalam penentuan indikator kriteria daerah KKP-HAM. Hal ini sangat dibutuhkan karena perlu disadari bahwa keberadaan satu daerah dengan daerah lainnya dalam pemenuhan indikator yang ditetapkan ini tidak bisa disamaratakan.
"Zonasi wilayah Indonesia ini kemudian perlu dipilah menjadi wilayah barat, tengah dan timur," jelasnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende, Mathias Jira menyampaikan bahwa Kabupaten Ende selalu berupaya untuk memenuhi setiap indikator KKP HAM. Namun disadari masih terdapat sejumlah kendala antara lain terkait ketersediaan SDM pada Bagian Hukum maupun koordinasi yang masih harus terus ditingkatkan. (*)
