Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual malanjutkan hari-2 kegiatan Geographical Indication Drafting Camp di Nusa Tenggara Timur. Rabu (24/05/2023).
Bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu ,didampingi Analis Hukum Ahli Madya Dientje E. B. Logo untuk memimpin pelaksanaan kegiatan dimaksud. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023 yang bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kepala Kantor Wilayah Marciana Dominika Jone mengatakan “Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan baik di pusat, wilayah maupun daerah dapat mempercepat proses pelindungan terhadap warisan budaya leluhur masyarakat NTT".
Marciana juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Dekranasda Provinsi NTT yang telah memfasilitasi pendaftaran 12 Produk Tenun Tradisional asal Nusa Tenggara Timur sebagai Indikasi Geografis.
Kerjasama Kanwil Kemenkumham NTT dan DJKI ini menghadirkan Tim Ahli Indikasi Geografis untuk mendampingi Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai pemohon pendaftaran IG agar menyelesaikan dokumen deskripsi IG sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. adapun peserta dalam kegiatan hari ini yakni MPIG Tenun Ikat Rote Ndao, MPIG Tenun Ikat Sabu Raijua, MPIG Tenun Ikat Nagekeo, MPIG Tenun Ikat Ende.
