Kupang - Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone menutup rangkaian Workshop Pembangunan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT, Rabu (24/5/2023). Acara penutupan yang berlangsung di Ballroom Hotel Neo Kupang diikuti Pejabat Administrator dan Pengawas, serta peserta workshop dari Kantor Wilayah dan para Pelaksana UPT se-NTT.
Dalam sambutannya, Marciana menyampaikan materi yang telah disampaikan dua narasumber selama workshop yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT menjadi penambah wawasan dalam memperkaya pemahaman seluruh ASN pada jajaran satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT.
Adapun upaya yang dapat dilakukan juga dapat terlihat dari hasil identifikasi risiko dari seluruh kemungkinan yang akan terjadi dalam menghambat terciptanya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.
Marciana menambahkan pondasi penting dalam mencapai pembangunan budaya anti korupsi dapat dimulai dari komitmen bersama dari seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham NTT menjadi pondasi dalam mencapai pembangunan budaya anti korupsi.
"Mari kita menjadi agen-agen perubahan untuk menyatakan STOP KORUPSI. Kuncinya berkinerja penuh integritas dan takut Tuhan,"ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marciana menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Sekjen Andap Budhi Revianto untuk bergaya hidup sederhana dan berfokus pada promosi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi tambahan yang perlu diperhatikan juga terkait semangat mengglorifikasikan berita positif melalui media online yang terakreditasi dewan pers.
Wujud mendukung peningkatan dan mengangkat informasi positif Kemenkumham dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat serta kegiatan-kegiatan baik di tingkat nasional maupun internasional, nantinya dapat secara masif dilaksanakan Kepala Unit Pelaksana Teknis se-NTT.
Marciana mengharapkan adanya workshop pembangunan budaya anti korupsi yang diselenggarakan Kanwil NTT dapat menjadi media yang baik dalam meningkatkan pemahaman dan bekal untuk dapat diterapkan pada satuan kerja masing-masing. Dukungan seluruh Ka.UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan memperhatikan kembali data dukung dan pertanggungjawaban anggaran juga menjadi pesan penting Kakanwil agar tidak terjadinya deviasi halaman III DIPA.
