Kupang_Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah sebagai pembina Satuan Kerja, melakukan evaluasi terkait pengunggahan dan penilaian data dukung Reformasi Birokrasi menuju WBK/WBBM periode Triwulan I (B03), Kamis (13/03/2023), bertempat di ruang multifungsi kantor wilayah.
Kegiatan Evaluasi yang dilakukan secara virtual ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Marciana D. Jone, didampingi Plh Kepala Divisi Administrasi, Muhammad Wahab Marawali, Kepala bagian program dan Humas, Mariana Manuhutu dan Kepala Sub Bagian Humas Reformasi Birokrasi Teknologi Informasi (HRBTI), Dian Lenggu beserta pelaksana di subbag HRBTI.
Pada kesempatan pertama, membuka kegiatan evaluasi Plh Kepala Divisi Administrasi, Wahab Marawali menyampaikan hal-hal terkait hasil evaluasi dan juga hal-hal yang penting yang menjadi perhatian guan memperbaiki data dukung serta keseriusan dalam melakukan pengunggahan data dukung.
“Dalam pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) B03, terdapat 3 satker yang telah lengkap melakukan pengunggahan, dan 22 satker lainnya yang masih kurang, sedangkan 1 satuan kerja tidak melakukan pengunggahan, diharapkan kedepannya lebih meningkatkan keseriusan dalam membangun zona integritas di satuan kerja masing-masing, serta dapat melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Kanwil selaku pembina terkait kendala di lapangan, agar tidak terjadinya penumpukan kerja di periode triwulan berikutnya” ujarnya.
Lebih lanjut Plh Kepala Divisi Administrasi juga menjelaskan terkait Pemenuhan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas BO3, agar dapat menjadi perhatian bersama di dalam pemenuhannya karena terdapat pada satuan kerja yang tidak lengkap pada pengunggahan RKT namun pada LKE melalui hasil verifikasi dinyatakan lengkap.
Wahab juga menjelaskan catatan hasil evaluasi dari tim penilai terhadap data dukung dimana masih adanya satuan kerja yang melakukan pengunggahan data dukung tidak tepat waktu, data dukung yang dikerjakan masih menggunakan pola lama, masih adanya satuan kerja yang belum memenuhi kualitas pelayanan publik serta data dukung yang diunggah tidak menggunakan tanda tangan elektronik dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Senada dengan apa yang dijelaskan Plh Kadiv Administrasi, Mariana Manuhutu selaku Kepala Bagian Program dan Humas juga menambahkan catatan hasil evaluasi dari Tim verifikasi dan penilai dimana masih terdapatnya satuan kerja yang belum memahami rencana aksi pembangunan ZI maupun SPBE. Mariana juga berharap Satuan Kerja lebih masif dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan menggunakan aplikasi SIPP MenpanRB.
Sementara Itu Kepala Sub Bagian HRBTI, Dian Lenggu menjelaskan timeline teknik penilain, dimana pengunggahan data dukung dari masing-masing 1 minggu sebelum batas akhir yang ditentukan oleh pusat, sehingga dapat membantu tim verifikasi untuk melakukan verifikasi, sehingga apabila ditemukannya data dukung yang perlu adanya perbaikan satuan kerja dapat melakukan perbaikan.
Dian juga menambahkan terkait pemberitaan dari agen humas masing-masing satker, agar di dalam memposting berita hendaknya dapat menambahkan keyword yang ditentukan, agar dapat membantu Humas Kanwil didalam penilaian pemantauan media oleh Humas Pusat.
Menutup kegiatan evaluasi pengunggahan dan penilaian data dukung Reformasi Birokrasi menuju WBK/WBBM periode Triwulan I (B03) , Kepala Kantor Wilayah, Marciana D. Jone menekankan kepada masing-masing satuan kerja untuk dapat meningkatkan pelayanan yang baik.
“Saya berharap masing-masing kasatker dapat menggambarkan aura positif yang menunjukan pembangunan zona integritas pada satuan kerja gedung hingga layanan-layanan yang disediakan teristimewa layanan turunan dari unit Eselon I,” Ujarnya.
Kakanwil Marciana juga menambahkan, kasatker agar dapat dengan komprehensif melakukan pembenahan di semua lini agar tidak menjadi hal yang dapat menjatuhkan nilai saat penilaian oleh Tim Penilai Internal. Ditambahkan juga terkait inovasi agar dapat memaksimalkan inovasi yang mampu melakukan perubahan dan mampu melakukan perbaikan terhadap layanan-layanan.
“Agen perubahan yang dipilih hendaknya adalah orang-orang yang menjadi role model di organisasi dan mampu memberikan terobosan dan inovasi serta mampu membaca peta permasalahan, menguasai semua tugas dan fungsi dengan baik,” tutup Marciana.
