Kupang - Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum (Pokja AE) Kanwil Kemenkumham NTT kembali melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan AE Tahun 2023 di Ruang Multi Fungsi, Jumat (24/2/2023). Rapat persiapan kali ini merupakan pelaksanaan keempat kalinya. Sebelumnya juga telah digelar penjaringan isu AE melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Provinsi NTT dan Kota Kupang pada 20 Februari 2023 lalu.
Rapat persiapan kali keempat ini dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yunus P.S. Bureni, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Frichy Ndaumanu, Koordinator Pokja AE yang juga Analis Hukum Madya, Ariance Komile, serta para JFT Analis Hukum yang menjadi Anggota Pokja AE.
Yunus mengatakan, analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah dalam upaya mendukung investasi di daerah yang telah disepakati sebagai tema besar AE di Kanwil Kemenkumham NTT tahun 2023.
“Saat ini Laporan AE sudah dalam proses penyusunan. Surat pengambilan data lapangan juga sudah dikirimkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Yunus yang juga Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya ini.
Sementara itu, Milawati meminta Pokja AE untuk melaksanakan analisis dan evaluasi hukum secara hati-hati agar menghasilkan rekomendasi yang tepat sebagai solusi dari permasalahan. Dalam upaya penataan regulasi, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, multitafsir, tidak efektif, ataupun menyebabkan biaya tinggi.
“Ketika peraturan perundang-undangan dapat berperan lebih optimal mengatasi suatu permasalahan, maka akan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya. (Humas/rin)
