Maumere - Verifikasi lapangan merupakan salah satu sarana Kanwil Kemenkumham NTT melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan model intervensi yg telah diberikan berdasarkan hasil monitoring Survei IPK IKM Triwulan IV tahun 2022 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maumere, Kamis (23/02/2023).
"Pelaksanaan survei pelayanan publik pada hakikatnya untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang selama ini kita laksanakan," jelas Kasubbid P3HAM, Novebriani S. Sarah saat memimpin pendampingan.
Novebriani melakukan verifikasi mengacu pada 11 poin evaluasi diantaranya terkait dengan SDM, sarana prasarana, penggunaan aplikasi dan capacity building yang sudah disampaikan sebelumnya, dimana menititik beratkan pada sumber daya manusia dan sarana prasarana.
"Peningkatan kualitas pelayanan publik dimulai dari kualitas sumber daya manusia serta sarana prasarana, dimana pada proses pelaksanaan pelayanan hal tersebut menjadi hal terpenting dan berdampak," jelasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maumere, Antonius Semuki menjelaskan bahwa untuk jumlah dan kualitas sumber daya manusia ataupun sarana prasarana masih belum sesuai standar yang seimbang.
"Jumlah SDM dan sarana yang kami miliki masih belum sesuai standar, namun kami terus berupaya untuk memaksimalkan pegawai yang ada untuk tetap bisa memberikan layanan dengan baik walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki," jelas Antonius.
Menyambung apa yang disampaikan Kepala Rutan Maumere, Kasubsi Pelayanan Tahanan Benny J. Kara menyampaikan, Rutan Maumere salah satunya membangun Inovasi Pelayanan menggunakan bahasa daerah. Mengingat, sebagian besar penerima layanan berasal dari daerah yang tidak terlalu lancar menggunakan bahasa Indonesia.
Selain kendala bahasa, sebagian besar penerima layanan juga tidak memiliki telepon seluler yang mendukung pengisian Survei 3AS. “Hal ini menyebabkan jumlah responden yang dapat kami capai hanya beberapa saja,” ujarnya.
Merespon hal tersebut, Novebriani memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada.
"Saya harapkan terkait dengan standar jumlah pegawai diharapkan kepada Rutan Kelas IIB Maumere dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK), karena terkait dengan kebutuhan pegawai di lapangan, Rutan Maumere sendiri yang lebih memahami apakah sudah sesuai atau belum. Sehingga setelah dilakukan ABK bisa disampaikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah bisa memetakannya," ujarnya.
Terkait dengan minimnya sarana yang digunakan untuk melakukan survei, Novebriani menyarankan untuk menggunakan satu perangkat komputer yang dapat dipakai bersama dengan layanan kunjungan online, dengan ketentuan PC yang digunakan untuk survei tersebut tidak berubah-ubah karena telah terdeteksi secara otomatis dengan akun admin, sehingga kendala-kendala yang di hadapi saat pengisian survei dapat teratasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dilapangan terkait dengan pemasangan alur layanan dan perangkat pendukung untuk melakukan pelayanan.
Pada kesempatan yang sama, Tim Kanwil Kemenkumham NTT juga berkesempatan untuk memberikan tutorial secara singkat bagaimana Pelaksaan survei menggunakan perangkat komputer mulai dari masuk aplikasi sampai dengan pengisian, serta berkesempatan melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu penerima layanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maumere.
