Maumere – Kanwil Kemenkumham NTT melaksanakan verifikasi lapangan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dalam rangka evaluasi model intervensi untuk triwulan IV tahun 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Rabu (22/02/2023).
Kegiatan yang dipimpin Kepala Sub Bidang P3HAM, Novebriani S. Sarah didampingi Analis Hukum, Marcela O. B. Endo bertujuan untuk melakukan evaluasi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan wajib dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
Novebriani mengatakan, pelaksanaan survei 3AS pada hakikatnya memberi gambaran tinggi rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
”Pelaksanaan survei 3AS, memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah kita berikan, sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Terlepas dengan berkembangnya tujuan penggunaan hasil survei tersebut, kami mohon untuk tetap berpegang pada tujuan utama itu sendiri,” ujarnya.
Novebriani juga menjelaskan, berkaitan dengan pelaksanaan survei yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere memiliki jumlah responden pada Triwulan IV tahun 2022 yang rendah dibandingkan dengan Triwulan sebelum-sebelumnya.
”Pelaksanaan survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere pada pelaksanaan survei pada triwulan IV tahun 2022 memiliki penurunan jumlah responden dengan rata-rata hanya 4 responden saja," jelasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kasubbid P3HAM tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Eko Julianto menjelaskan bahwa untuk jumlah penerima layanan cukup banyak namun terkendala dengan penggunaan perangkat telepon seluler yang digunakan oleh penerima layanan.
”Pelaksanaan survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dimana masih menggunakan telepon seluler yang belum didukung jaringan internet, jika pun sudah memiliki telepon yang didukung jaringan internet namun tidak memiliki paket data sehingga kami tidak dapat memaksakan kepada penerima layanan,” ujar Eko.
Merespon apa yang disampaikan Kakanim Maumere, Kasubid P3HAM menjelaskan bahwa kendala yang ada merupakan persoalan yang selalu dialami oleh beberapa satuan kerja khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT. Pihaknya berharap satuan kerja dapat mempersiapkan sebuah perangkat yang hanya dikhususkan untuk pelaksanaan survei IPK-IKM. Hal tersebut menjadi alternatif yang dapat diterapkan karena sangat disayangkan jika pelaksanaan pelayanan yang tinggi namun jumlah responden terhadap perbaikan pelayanan yang lebih baik lagi masih rendah.
Tim Evaluasi kemudian turun ke lapangan untuk menilai dan mengevaluasi secara langsung terhadap persiapan yang telah disiapkan dalam rangka pelaksanaan pengisian survei tersebut. Tim juga berkesempatan mewawancarai petugas dan seksi pemberi layanan terkait dengan beberapa faktor yang sering dipermasalahkan oleh satuan kerja, diantaranya terkait dengan Sumber Daya Manusia, Assessment terhadap petugas pelayanan, Capacity Building, Penggunaan Aplikasi, Sarana prasarana, SOP pelayanan, perawatan perangkat dan publikasi terhadap pelayanan itu sendiri.
Pada kesempatan yang sama juga, Tim Kanwil Kemenkumham NTT juga memberikan tutorial secara singkat terhadap rekomendasi yang diberikan dengan memanfaatkan salah satu perangkat komputer yang difokuskan untuk melakukan pengisian survei layanan yang diberikan.
