Kupang - Sebagai tindak lanjut dibentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT Tahun 2023 Kembali digelar Rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Selasa (21/02/2023).
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Multifungsi ini dihadiri Kakanwil Marciana Dominika Jone, para ketua Tim Kerja Pmbangunan ZI menuju WBK/WBBM bersama masing-masing anggota. Rapat ini juga merupakan inisiasi dari Tim Kerja Area Perubahan I, yakni Manajemen Perubahan.
Agenda rapat kali ini berfokus pada Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT dan Pembahasan pemenuhan data dukung B03 berdasarkan LKE ZI 6 area perubahan yang harus segera dilengkapi oleh masing-masing Tim Kerja.
Kakanwil Marciana ketika membuka rapat tersebut mengajak seluruh Tim Kerja agar melalui forum ini untuk saling berkoordinasi sehingga pemenuhan data dukung pada tahun ini lebih baik dari sebelumnya.
"Saya berharap kepada seluruh Tim Kerja bisa bekerja sama dalam pemenuhan data dukung dengan benar-benar berdasarkan pada Rencana Aksi Zona Integritas Tahun 2023,” ucapnya.
Marciana juga mengingatkan terkait inovasi yang akan dibuat haruslah lebih berdampak pada pelayanan publik sebagai pengguna dan penerima layanan.
"Law centre berbasis digital dan satu desa satu merek dapat kita kembangkan untuk dijadikan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat," ujarnya menambahkan.
Disamping itu, Marciana menjelaskan terkait seluruh Data Dukung yang akan dilengkapi masing-masing Tim Kerja sesuai dengan LKE WBK dan RKT RB Tahun 2023. Ia minta agar seluruh pegawai yang tergabung dalam Tim dapat bekerja secara maksimal disamping melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
"Tahun ini kita akan wujudkan beberapa inovasi terkait dengan pelayanan dan pelaksanaan tugas kita dan saya harap kita dapat selalu bertukar pikiran untuk terus mewujudkan inovasi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang maksimal dan berkualitas bagi para pengguna layanan, yakni masyarakat dan warga binaan serta stakeholder," harapnya.
Sementara itu Kabid Hukum, Yunus Bureni yang juga selaku ketua Pokja Manajemen Perubahan menyampaikan beberapa hal kepada seluruh Tim Pokja agar dapat fokus dalam memenuhi data dukung berdasarkan dengan Rencana Aksi Zona Integritas di Tahun 2021,
“Dengan menyusun rencana aksi dan target prioritas, akan lebih memudahkan Tim Kerja untuk mengontrol pemenuhan data dukung sesuai time line yang ditetapkan," ungkap Yunus.
Di penghujung rapat tersebut, seluruh Tim Kerja secara berkelompok membuat dan menyusun Rencana Kerja dan Target Prioritas di masing-masing area perubahan berdasarkan Rencana Aksi Zona Integritas di Tahun 2023 serta terus berkoordinasi dengan subbag HRBTi terkait hal-hal yang berkaitan dengan data dukung yang harus di lengkapi sekaligus dapat mengupdate perkembangan di masing-masing Tim Kerja tersebut.
Merespon hal tersebut seluruh peserta rapat, dengan penuh semangat untuk merapatkan barisan dan berkolaborasi guna menghasilkan data-data yang dibutuhkan untuk meraih predikat WBK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Tahun 20223 ini.
