Ende - Kanwil Kemenkumham NTT melalui Subbag Humas RBTI melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas untuk periode B06 dan persiapan B09 pada Lapas Kelas IIB Ende, Kamis (4/7/2024).
Kehadiran Tim Kanwil yang dipimpin Kabag Program dan Humas, Yohanis Bely bersama 2 Pelaksana, Renanda Prasetyo dan Febie Asadama diterima Plh. Kalapas Ende, William Rihi dan jajaran.
Yohanis Bely mengatakan monitoring dan evaluasi (monev) ini digelar untuk bersama-sama membahas kendala apa saja yang mungkin dihadapi Lapas Ende dalam upaya pemenuhan data dukung RKT RB dan LKE ZI, mengingat progres LKE ZI belum maksimal pada periode B03 dan B06.
"Pemenuhan data dukung merupakan hal mutlak yang harus dilakukan seluruh satuan kerja, karena akan berimbas secara berjenjang hingga tingkat Kementerian sehingga dimohon kerjasamanya," ujarnya.
Selain itu, Yohanis juga mengingatkan Tim Kerja RB dan ZI Lapas Ende agar memperhatikan substansi dokumen yang dimintakan, serta tenggat waktu pemenuhan agar tidak terlambat mengunggah data dukung dimaksud. Ditegaskan, pemenuhan data dukung RKT RB serta Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas pada aplikasi ERB Kemenkumham tidak hanya terkait dengan kontestasi untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Namun reformasi birokrasi wajib dilaksanakan dalam keseharian tugas dan fungsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
"Harapannya dapat terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima," jelasnya.
Secara khusus, Yohanis juga mengapresiasi upaya Kalapas Ende bersama jajaran yang menciptakan layanan Polsuspas Masuk Desa, dimana petugas Lapas Ende bekerja sama dengan pemerintah desa gencar melakukan 'jemput bola' di masyarakat sebagai bentuk upaya percepatan pengurusan layanan integrasi bagu warga binaan dan keluarga. Pada prinsipnya, layanan ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan publik yang tersedia di Lapas Ende.
"Meskipun belum lolos WBK, tapi kita berharap upaya-upaya positif melalui pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ASN akan sampai di hati masyarakat dan dirasakan manfaatnya," tandasnya.
Selain RKT RB dan LKE ZI, Tim juga menyampaikan sejumlah hal teknis yang menjadi catatan terkait Kehumasan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
