Kupang_Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone menghadiri kegiatan FGD (Focus Group Discussion) klarifikasi data yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Selasa (12/11/2023).
Kantor Wilayah Kemenkumham NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Novebriani S. Sarah didampingi pelaksana pada Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah.
Dalam kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Provinsi NTT oleh Tim Peneliti LPPM Undana tersebut membahas alasan pentingnya dilakukan peta investasi, manfaat dan tujuan serta laju investasi di NTT.
Selain itu juga dalam agenda pemaparan materi juga dijelaskan kriteria sektor unggulan daerah serta teknik analisis untuk sektor dan potensi unggulan daerah dan penentuan peluang investasi yang terdiri dari kondisi, strategi perusahaan dan persaingan serta kondisi permintaan dan industri pendukung terkait.
Dijelaskan pula oleh Tim Peneliti terkait dengan sistem online yang disebut dengan Potensi Investasi Regional (PIR) dimana berfungsi sebagai media perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer, sekunder dan tersiera serta pendokumentsaiannya.
Dikatakan pula PIR merupakan sistem informasi berbasis geospasial untuk potensi dan peluang investasi di 38 provinsi 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dan merupakan bagian dari situs Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lebih lanjut PIR memuat informasi profil daerah antara lain data demografi, komoditas, pendapatan dan Upah Minimum Regional serta infrastruktur pendukung.
Menutup pemaparan materinya Tim Peneliti menyampaikan Penginputan PIR sementara mengikuti ketersediaan data yang terberikan dari BPS dan unit teknis dan tim peneliti juga berharap agar dapat memperoleh dukungan teknis untuk analisis dan pembahasan kelayakan investasi beberapa komoditi dan jenis usaha terkait. (HMS/mmm).
