Kupang - Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Stefanus Lesu mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone menghadiri pembukaan Gebyar UMKM dan Sawit NTT di Lippo Plaza Kupang, Jumat (5/7/2024). Acara yang berlangsung hingga 7 Juli 2024 ini diinisiasi Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.
Gebyar UMKM dan Sawit NTT dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake. Acara pembukaan sekaligus hari pertama pelaksanaan kegiatan ini juga diisi dengan Pameran UMKM serta Talkshow Kemitraan UKMK Sawit dan Pembiayaan UMKM.
Dalam sambutannya, Ayodhia mengatakan, Pemprov NTT terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM di NTT. Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi tahun 2023 terdapat 98.270 pelaku usaha yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sebesar 60 persen merupakan UMKM pemula.
“Beberapa persoalan mendasar yang masih dihadapi UMKM di NTT antara lain terkait dengan permodalan, pemasaran, dan dukungan peralatan produksi, serta terbatasnya kompetensi atau skill pelaku usaha,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, lanjut Ayodhia, telah dilakukan peningkatan akses UMKM terhadap permodalan, pelatihan, dan adopsi teknologi. Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dan kolaborasi melibatkan Pemerintah Pusat, BUMN, Kadin, Swasta dan para akademisi. Salah satunya, kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual berupa merek atau indikasi geografis.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, sedikitnya ada 22 UMKM Binaan Kementerian Keuangan yang dilibatkan dalam Gebyar UMKM dan Sawit NTT. Pihaknya juga didukung Dekranasda untuk melakukan promosi produk unggulan Provinsi NTT. Acara ini dirancang untuk mendorong UMKM naik level atau naik kelas, serta melibatkan BPDP Kelapa Sawit untuk melakukan promosi terkait kelapa sawit.
“Harapannya, nantinya sawit di Provinsi NTT bisa mendapatkan persepsi yang positif dan juga pertumbuhan UMKM di NTT dapat berkembang dengan baik,” ujarnya.
Menurut Catur, pembinaan dan pengembangan UMKM sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan mencanangkan tema “Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju” yang mencakup beberapa program pemberdayaan UMKM. Diantaranya, mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem DigiPay dan e-Katalog, mendorong UMKM memahami proses pelaporan pajak dan sertifikasi produk serta pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM yang Go International, optimalisasi situs lelang.go.id dan membantu penjualan produk UMKM, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan meningkatkan kapasitas usaha, serta peningkatan kerja sama, sinergi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta. (Humas/rin)
