Soe - Kanwil Kemenkumham NTT Ikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Relawan U.S. Peace Corps (USPC) sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan, khususnya dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris di kalangan siswa. Program ini diadakan di SMK Negeri 1 Soe dan SMK Negeri 2 Soe, yang dimana relawan USPC telah aktif memberikan bimbingan dan pengajaran kurang lebih selama 1 Tahun. Kamis (20/06).
Sebagai bagian dari tim monev, Kanwil Kemenkumham NTT tidak hanya memastikan program berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung berbagai inisiatif yang diusung oleh relawan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Tim monev program relawan USPC terdiri dari berbagai perwakilan instansi seperti Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kanwil Kemenkumham NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Polres TTS, LPK Universal Language Skills Jakarta, serta hadir Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Soe, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Soe, guru dan orang tua asuh dari 2 orang relawan.
Pada kegiatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika Eropa Kemenko Polhukam, Vitto R. Tahar dalam sambutannya mengatakan, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang kontribusi nyata yang dapat diberikan untuk masyarakat salah satunya dari aspek pendidikan.
“Program Relawan U.S. Peace Corps adalah contoh konkret dari komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat Indonesia," ujar Vitto.
Vitto juga menyampaikan bahwa program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa - siswa di NTT, salah satunya di kabupaten TTS.
"Para relawan tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tetapi juga memperkenalkan metode pengajaran yang inovatif dan kegiatan ekstra kurikuler yang memperkaya pengalaman belajar siswa," tambahnya.
Dirinya mengatakan kedatangan tim bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang mungkin belum terpenuhi. Ini bisa berupa kebutuhan akan sumber daya tambahan, materi pembelajaran, atau pelatihan lebih lanjut untuk para guru dan relawan serta menilai sejauh mana program relawan USPC telah berjalan.
Senada dengan Vitto, Kepala Divisi Administrasi, Rakhmat Renaldy mendukung metode pengajaran yang lebih efektif dan inovatif yang bisa diterapkan dalam program selanjutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan pengajaran yang digunakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, tetapi juga mengembangkan potensi dan rasa percaya diri serta memberikan anak-anak kesempatan lebih besar untuk berkembang dalam lingkungan global.” ujarnya mewakili Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone.
Lanjut Renaldy, Kantor wilayah juga mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pengawasan di daerah salah satunya adalah fungsi pengawasan orang asing. Salah satu contoh konkret dari pengawasan ini adalah dalam mengelola dan memantau kelengkapan dokumen relawan USPC, seperti paspor dan visa.
Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen ini penting untuk memastikan bahwa setiap relawan USPC yang berada di wilayah NTT telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu Renaldy berpesan agar sinergi dari masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat memperkuat efektivitas pengawasan.
Menurutnya paspor yang valid dan visa yang sesuai adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang asing yang masuk dan tinggal sementara di Indonesia, termasuk relawan USPC. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional.
“Kita berharap semua program ini berjalan sesuai dengan koridornya, aturannya dan tentunya komunikasi tetap terjalin. Sehingga fungsi pengawasan di wilayah terhadap keberadaan orang asing di sini bisa terkoordinasi dengan baik.” pesannya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Cun Sudiharto mengemukakan pengawasan orang asing perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia
Sudiharto berharap bahwa dalam pengawasan terhadap Orang Asing ini dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah maupun dari masyarakat, yang diharapkan turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Kebutuhan ini telah di fasilitasi dan diamanatkan oleh Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan membentuk suatu wadah koordinasi untuk melakukan pegawasan terhadap orang asing di Wilayah Indonesia,” tambahnya.
Salah satu relawan, Margaret Ward Dougherty menyampaikan bahwa dirinya sangat antusias ketika mendapat kesempatan mengajar di SMK Negeri 2 Soe.
“Saya merasa sangat senang dan berbahagia atas keramahan yang diberikan oleh masyarakat lokal di sini. Sambutan hangat mereka tidak hanya membuat saya merasa diterima dengan baik, tetapi juga memberikan energi tambahan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan siswa di SMK Negeri 2 Soe." ujarnya.
