Banten_Kerjasama Dalam Negeri mempunyai peran utama dalam memperkuat kinerja pemerintah, tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan namun juga memperluas cakupan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam konteks Kementerian Hukum dan HAM kerjasama berperan penting dalam memperkuat sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone, melalui Bagian Program dan Humas, mengikuti kegiatan Implementasi dan Dampak Kerja Sama Dalam Negeri terhadap Peningkatan Kinerja Kemenkumham. Rabu ( 24/09/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas Hukum dan Kerja Sama menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Agenda kegiatan yang dilaksanakan ini berlangsung selama 3 hari yakni sejak Rabu 24 September hingga 27 September 2024 yang akan datang bertempat di Hotel Aryaduta Karawaci. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Kanwil Banten, Kepala Bagian Pelayanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Tangerang Raya, Pengelola Kerjasama di Lingkungan Unit Eselon I, perwakilan mitra kerjasama terkait serta Pengelola Kerja sama pada lingkungan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya secara virtual, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang, menyampaikan peran kerja sama yang harus dilakukan baik bagi sesama instansi pemerintah maupun non pemerintah
“Kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah merupakan instrumen yang harus kita lakukan dalam rangka mengoptimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dan juga mitra kerjasama serta sebagai upaya pemecahan solusi yang dihadapi untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut Hantor juga menambahkan sebagai salah satu langkah dalam mengoptimalisasi kinerja pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan relasi dengan dunia luar dalam hal ini membentuk kerjasama sesuai dengan pesan Menteri Hukum dan HAM dalam apel bersama pada awal tahun 2024 yang lalu.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama menghimbau kepada seluruh jajaran mulai dari unit utama sampai dengan unit pelaksana teknis untuk dapat benar-benar memahami dan mengimplementasikan mekanisme penataan kerjasama dalam negeri.
“Perlu sama-sama kita maknai dan kita perhatikan agar kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum da HAM dapat berjalan semakin PASTI dan BerAKHLAK sesuai dengan pesan Menteri diantaranya memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dengan hati yang tenang dan penuh tanggung jawab serta jadikanlah pekerjaan sebagai ibadah dan berikan kontribusi terbaik bagi organisasi Kementerian Hukum dan HAM,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Hantor berharap dengan pelaksanaan Kegiatan Implementasi dan Dampak Kerja Sama Dalam Negeri terhadap Peningkatan Kinerja Kemenkumham dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta dapat meningkatkan semangat dan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya di bidang pengelolaan kerjasama.
Kegiatan hari pertama kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yakni yang pertama oleh mitra kerja sama dan yang kedua oleh Kementerian Sekretariat Negara. (HMS/mmm)
