Kupang_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone melalui Sub Bagian Humas Reformasi Birokrasi Teknologi Informasi ( HRBTI ) mengikuti Arahan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) B09 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang dilakukan secara daring. Senin (26/08/2024).
M. H. Kesuma Negara, selaku Koordinator Reformasi Birokrasi Inspektorat Wilayah II mengingatkan kembali hal-hal yang telah disampaikan oleh Biro Perencanaan terkait Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro Kemenkumham.
“Seperti yang sudah pernah disampaikan oleh rekan-rekan Biro Perencanaan, hendaknya kelompok kerja yang ada pada satuan kerja baik kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis dapat mendorong percepatan digitalisasi birokrasi dan Melaksanakan RB Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintah dan RB Tematik Prioritas Presiden,” ungkapnya.
Dijelaskan pula tentang Komponen Strategi Pelaksanaan Kebijakan dimana Rencana Aksi RKT RB dan Tingkat Implementasi Rencana Aksi RKT RB General di level meso jika sudah dikerjakan dengan baik setiap komponennya maka level Kementerian dinilai akan meningkat.
Ditambahkan juga Rencana Aksi RKT RB harus mengalerasi capaian komponen pelaksanaan kebijakan dan komponen sasaran strategis RB Kemenkumham terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi dari kantor wilayah dan juga satuan kerja serta Indeks BerAkhlak.
“Kami mengingatkan agar survei integritas harus benar-benar dilaksanakan karena semuanya berdampak kepada survei integritas kementerian, ketika kanwil dan juga sataun kerja tidak melaksanakan survei dengan benar maka akan berpengaruh kepada penilaian super integritas kementerian, begitu juga dengan yang lainnya sebagai contoh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada kantor wilayah akan juga berpengaruh pada LAKIP kementerian apabila dilakukan kompilasi, ” tandasnya.
Menutup arahannya M. H. Kesuma Negara berharap agar data dukung yang disajikan dalam Pembangunan Zona Integritas adalah data dukung yang berkualitas bukan hanya sekedar pemenuhan data dukung untuk mencapai persentasi yang diinginkan. (HMS/mmm).
