Kupang - Dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus dalam rangka perjalanan Apostolik ke wilayah Asia Pasifik, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Cun Sudiharto, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone, mengikuti rapat persiapan kegiatan paus di ruang rapat divisi keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Selasa (16/07/2024).
Rapat digelar oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian dihadiri oleh Koordinator Intelijen Keimigrasian Komang Trisna Diatmika, Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu, Analis Keimigrasian Ahli Utama, Fery Monang Sihite, bersama jajaran keimigrasian dan stakeholder terkait dilaksanakan secara virtual, membahas tentang persiapan kedatangan Paus Fransiskus serta pengaman dan pengawasan pelayanan Keimigrasian.
Koordinator Intelijen Keimigrasian Komang Trisna Diatmika, menyampaikan antusiasme umat katolik yang ada di Indonesia menunjukan ketaatan, keberagaman, kediaman, dan sukacita untuk menyambut salah satu tokoh dunia dalam rencana kegiatan keagamaan.
“Oleh karena itu, rapat ini digelar guna untuk saling bertukar informasi serta pemberian fasilitas keimigrasian diperlukan terhadap delegasi, dan pendamping yang mendukung Rencana Kunjungan Paus Fransiskus”, ujar Komang.
Senada dengan Komang Diatmika, Analis Keimigrasian Ahli Utama Fery Monang Sihite, menjelaskan dalam hal menyambut kedatangan Paus, pihaknya menyiapkan Counter khusus guna menghindari penumpukan serta memudahkan pengawasan dan pengamanan.
Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu menambahkan agar koordinasi dengan stakeholder di daerah terus dijalankan dengan baik agar pelanggar hukum dapat diminimalisir, serta meningkatkan pengawasan dan pengamanan.
Menanggapi hal tersebut Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Cun Sudiharto, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham NTT terus melakukan koordinasi dengan keuskupan sekitar guna mendata dan menyampaikan informasi terkait pelayanan keimigrasian yang akan dilakukan menjelang kedatangan Paus Fransiskus.
“Kanwil Kemenkumham NTT terus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat guna menghimbau masyarakat yang ingin melakukan melintasi perbatasan untuk melengkapi dokumen beserta persyaratan yang telah ditentukan untuk melintasi perbatasan”, pungkas Cun.
