Kupang - Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima, salah satunya dengan mengoptimalkan peran kehumasan dalam sebuah instansi, Kantor Wilayah Kemenkumham NTT mengikuti kegiatan pembinaan dan koordinasi Humas, Hukum dan Kerjasama secara virtual di ruang multifungsi kanwil kemenkumham NTT, Rabu(24/07/3034).
Kegiatan yang digelar oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Rahkmat Renaldy mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone, didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Yohanis Belly, Kepala Sub Bagian HRBTI Dian Lenggu serta pelaksana pada bagian HRBTI.
Kegiatan ini juga diikuti oleh 6 Kantor Wilayah yakni Kemenkumham NTB, Kemenkumham NTT, Kemenkumham Kalbar, Kemenkumham Kaltim, Kemenkumham Tengah, dan Kemenkumham Kalsel, secara virtual dipimpin langsung oleh Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Hantor Situmorang, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu, bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penguatan atas fungsi Advokasi Hukum, Kehumasan, Kerja Sama Dalam Negeri, dan Kerja Sama Luar Negeri kepada pegawai Kantor Wilayah dan UPT sekitar yang melaksanakan fungsi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan ini, dan berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan pemicu dan motivasi jajaran 6 Kantor Wilayah dan jajarannya dalam tindak lanjut yang memberikan suatu peran fungsi kehumasan bisa berjalan secara simultan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang menjadi cita-cita Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan kegiatan ini juga bisa memacu kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal komunikasi dan informasi publik”, pungkas Pramella.
Selanjutnya Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja sama Hantor Situmorang, dalam penyampaian materi menjelaskan peran Kehumasan ini tidak hanya ada pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama saja tetapi juga di Kantor Wilayah bahkan sampai pada Satuan Kerja untuk membangun public trust kepada Kementerian Hukum dan HAM.
“Humas merupakan ujung tombak sebuah instansi yang memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun dan memperkuat citra positif sebuah instansi pemerintah. Marilah kita tingkatkan peran kita semua dan tingkatkan kepedulian kita serta mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Kecepatan menjawab dan merespon menjadi penting dalam pengelolaan aplikasi LAPOR! dan pengelolaan krisis informasi pada media”, tutur Hantor.
Hantor juga menjelaskan Kegiatan ini melibatkan berbagai sesi pembinaan yang fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, penulisan berita, dan manajemen media sosial. Selain itu, diadakan pula diskusi mengenai strategi efektif dalam menghadapi krisis komunikasi dan bagaimana membangun hubungan baik dengan media massa.
