Kupang - Kepala Divisi Administrasi, Rakhmat Renaldy menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Pra Evaluasi Semester I UPT Imigrasi Tingkat Wilayah Kanwil Kemenkumham NTT TA 2024 di Hotel Neo Kupang, Selasa (6/8/2024). Renaldy utamanya menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran dan penatausahaan manajemen aset, khususnya pada satuan kerja Imigrasi di NTT pada semester I TA 2024.
Renaldy mengatakan, jajaran UPT Keimigrasian yang terdiri dari Imigrasi Kupang, Imigrasi Atambua, Imigrasi Maumere, Imigrasi Labuan Bajo dan Rudenim Kupang perlu melakukan langkah-langkah akselerasi penyerapan anggaran. Salah satunya dengan memastikan pelaksanaan kegiatan jangan sampai menumpuk di akhir bulan karena dapat mempengaruhi pertanggungjawaban.
“Apabila menumpuk di akhir bulan, satuan kerja juga akan kesulitan untuk melakukan mitigasi apabila ada belanja yang kurang dari target penyerapan anggaran,” ujarnya di hadapan peserta rapat yang terdiri dari Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo beserta jajaran dan para Kepala UPT Keimigrasian se-NTT.
Menurut Renaldy, jajaran Keimigrasian juga masih harus menggenjot capaian nilai IKPA dengan memperhatikan indikator-indikator yang ada. Diantaranya, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan belanja, pengelolaan UP TUP, dan capaian output.
“Pelaksana kegiatan dan Operator RPD perlu melakukan rapat internal untuk menyusun rencana kegiatan demi tercapainya target penyerapan dan meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA,” imbuhnya.
Renaldy menambahkan, Operator RKAKL perlu berkoordinasi dengan Operator BMN dalam penyusunan pagu anggaran. Utamanya untuk memastikan belanja modal yang dianggarkan sudah mendapat persetujuan RKBMN atau melakukan revisi RKBMN sebelum pagu alokasi diterima satuan kerja/UPT. Selain itu, UPT Keimigrasian juga diminta melaksanakan pengadaan langsung melalui SPSE seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, serta belanja modal.
“Kepala UPT agar mendorong para pengelola keuangan untuk meningkatkan transaksi non tunai dengan melakukan pembayaran melalui cash management system (CMS) atau UP KKP,” tambahnya.
Berkaitan dengan RKBMN, Renaldy meminta jajaran Keimigrasian agar membuat perencanaan yang baik melibatkan semua bidang/bagian lain selain Bagian Umum. Seluruh UPT juga perlu menyiapkan data dukung dengan lengkap dan mengusulkan ABT berpedoman pada persetujuan RKBMN. (Humas/rin)
