Jakarta - Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan juga memiliki keragaman budaya yang unik. Sayangnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait pentingny menjaga kekayaan alam dan pelindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki baik secara personal maupun komununal. Menyadari hal itu Marciana Dominika Jone dan jajaran sepakat untuk selalu mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberikan informasi edukasi dan memfasilitasi Pemda dan masyarakat untuk pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI).
Dari banyaknya kekayaan intelektual yang dimiliki, saat ini NTT baru memiliki 12 Indikasi Geografis yang terdaftar yakni Tenun Ikat (Sikka, Alor, Flotim, Ngada, Fehan Malaka), tenun songket Alor, Kopi (arabika Flores Bajawa, Manggarai dan robusta Flores Manggarai), jeruk Soe mollo, Gula lontar Rote, dan Vanili kepulauan Alor. Tercatat, masih ada beberapa IG lainnya yang tertinggal.
Terdorong hal ini, Kepala Kantor Wilayah Marciana Dominika Jone melakukan koodinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Kamis (14/11/2024).
Koordinasi ini juga dalam rangka melaporkan kesiapan MPIG Tenun Buna TTU dan MPIG Tenun Amarasi dalam proses pemeriksaan subtantif Indikasi Geografis yang dijadwalkan tanggal akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 22 November 2024.
Dikesempatan tersebut, Kakanwil Marciana bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, Sekretaris Dirjend KI, Anggoro Dasananto, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Sugito dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua.
Kakanwil Marciana berharap, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendukung proses penyelesaian permohonan pendaftaran Indikasi Geografis di Provinsi NTT agar segera terselesaikan sehingga para penenun dapat memperoleh manfaat ekonomi.
Selain itu, Kakanwil juga menyampaikan 2 permohonan IG Tenun lainnya yakni Tenun Ikat Ende dan Tenun Rote Ndao. “2 permohonan IG ini telah selesai masa pengumuman, tinggal menunggu untuk pelaksanaan pemeriksaan subtantif”, ujarnya.
Disampaikan, Pemerintah Daerah dan MPIG telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham NTT terkait kesiapan mereka dalam menyambut Tim Ahli Indikasi Geografis untuk melihat langsung proses penenunan di daerah masing-masing.
Lebih lanjut Marciana juga menyampaikan kebutuhan akan dilaksanakannya yakni “Geographical Indication Draftong Camp” bagi MPIG yang telah mengajukan permohonan pendaftaran IG namun belum lengkap dokumen deksripsinya untuk mendapatkan pendampingan langsung dari Tim Ahli Indikasi Geografis Dirjen KI.
Menyambut baik informasi yang diberikan Kakanwil NTT, Dirjen KI menyampaikan dukungannya, “Saya mengapresiasi Kanwil NTT karena dilihat dari banyaknya permohonan pendaftaran IG yang masuk, Kanwil NTT termasuk wilayah yang menyumbang pendaftaran IG terbanyak”, ujar Dirjend KI.
Senada dengan yang di sampaikan Dirjend KI, Direktur Merek menyampaikan dukungan penuh, “jika dibutuhkan pendampingan, Tim kami siap ke NTT untuk mendampingi dan memfasilitasi proses secara langsung”, kata Kurnia. Ditambahkan keberhasilan Kanwil NTT yang sudah mendulang banyaknya angka pendaftar IG ini bisa dicontoh oleh wilayah lain agar semakin giat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.
