Kupang - Kantor Wilayah Kemenkumham NTT meraih penghargaan Terbaik I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) s.d 30 November 2024 Kategori Pagu Sedang (Pagu K/L 100 Milyar s.d 700 Milyar) dengan Nilai 95,83. Penghargaan ini merupakan salah satu kategori dalam Intress NTT Award 2024 yang diselenggarakan dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025 di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (12/12/2024).
Piagam penghargaan yang diserahkan Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, diterima Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jonson Siagian. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Jonson hadir bersama Kepala Bidang Yantah, Kes, Hab, Pengelolaan Basan, Keamanan, Edwar Hadi dan Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian, Rudi Sari'ie. Disela-sela menerima penghargaan, Jonson menyampaikan terima kasih sekaligus bangga atas pencapaian ini.
“Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran selama tahun 2024.
Secara umum terdapat empat jenis penghargaan Intress NTT Award 2024, masing-masing Penghargaan Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 kategori pagu kecil, sedang, dan besar; Penghargaan Satker Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2024; Penghargaan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah TA 2024; dan Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2024.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto mengatakan, situasi perekonomian di wilayah NTT mampu terjaga dengan baik ditengah kondisi ketidakpastian tingkat global berkat kerja keras dan kinerja optimal semua pihak dalam mengawal APBN dan APBD selama TA 2024.
“Kondisi perekonomian global masih bergerak sangat dinamis dan penuh tantangan, sehingga harus senantiasa diwaspadai dan dimitigasi,” ujarnya.
Menurut Andriko, APBN TA 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, APBN harus diupayakan tetap sehat dan kredibel di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang stabil juga menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan APBN dan APBD.
“Tahun 2025 merupakan tahun transisi pemerintahan baru, baik di pusat maupun daerah. APBN 2025 perlu diselenggarakan dengan fokus dan terencana dengan baik, serta tepat sasaran,” jelasnya.
Acara yang turut dihadiri Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni ini diisi dengan penyerahan simbolis DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025 secara digital kepada Satker dan Pemda, penandatangan Pakta Integritas, dan penyerahan Buku Profile BLUD Provinsi NTT 2024. (Humas/rin)
