Jakarta - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membuka Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (9/12/2024). Acara yang berlangsung mulai 8 hingga 11 Desember 2024 ini turut diikuti jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yakni Plt. Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Novebriani Sarah, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Hillon Pisca FoEs beserta JFU/JFT. Kegiatan ini mengusung tema “Akselerasi Layanan AHU dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dalam sambutannya, Supratman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen AHU atas dedikasi yang luar biasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama melalui layanan berbasis elektronik yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan agar layanan tersebut dapat dievaluasi berkelanjutan.
“Mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang adil, transparan, dan dapat diakses dengan mudah,” ujarnya.
Menurut Supratman, sangat penting untuk terus memperkuat pelayanan digital. Pihaknya juga menyarankan agar setiap Direktorat di Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah terus mengedepankan pelayanan prima. “Kita harus terus berbenah dan memastikan layanan yang kita berikan benar-benar dapat mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum,” jelasnya.
Supratman menambahkan, hasil evaluasi dan identifikasi akan menjadi modal untuk merumuskan strategi dan program kerja tahun 2025 yang efektif dan terukur, serta berfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagaimana arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Harapannya, program dan kegiatan Ditjen AHU ke depan dapat semakin memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, juga berkontribusi positif terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum.
Direktur Jenderal AHU, Widodo berharap agar program-program Ditjen AHU dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan berkontribusi dalam peningkatan PNBP. Tahun 2024 diakui sebagai tahun prestasi bagi Ditjen AHU, dengan berbagai pencapaian yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Pencapaian strategis Ditjen AHU adalah selesainya pemutakhiran data fidusia dan sinkronisasi data notaris, serta penyelesaian lebih dari 13 juta permohonan layanan fidusia dan layanan lainnya, termasuk layanan perdata umum dan kenotariatan. Ditjen AHU berhasil mencatatkan PNBP dengan realisasi lebih dari Rp 1 triliun, menunjukkan pengelolaan sumber daya negara yang efektif dan efisien sepanjang tahun 2024. Ditjen AHU juga melakukan berbagai langkah untuk memperkuat peran Indonesia di kancah hukum internasional, termasuk menyerahkan presidensi ALCO ke Thailand dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain di bidang hukum. Ditjen AHU juga mengupayakan perlindungan status WNI undocumented di berbagai negara dan menyelenggarakan ujian CAT pertama untuk calon notaris.
