Jakarta - Pemerintah Provinsi NTT menjadi salah satu penerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam acara Penutupan Tahun Tematik Indikasi Geografis dan Pencanangan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri di Jakarta, Senin (2/12/2024). Penghargaan yang diserahkan Wakil Menteri Hukum RI, Edward O.S. Hiariej ini diterima Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, Donald Izack.
Pemprov NTT sebagai salah satu mitra kerja Kanwil Kemenkumham NTT mendapatkan Penghargaan Kategori Keempat yang diberikan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam melakukan pemetaan potensi, pendampingan, pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Selain Pemprov NTT, penghargaan pada kategori yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
Acara Penutupan Tahun Tematik Indikasi Geografis dan Pencanangan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri turut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian dan jajaran.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengatakan, DJKI menerima sebanyak 301.571 permohonan Kekayaan Intelektual sampai dengan akhir November 2024. Diantaranya, 129.819 permohonan Merek, 9.460 permohonan Paten, 4.117 permohonan Paten Sederhana, 6.768 permohonan Desain Industri, 150.217 permohonan Hak Cipta, 55 permohonan Indikasi Geografis, 9 permohonan DTLST, 35 permohonan Rahasia Dagang, dan 1.091 permohonan Kekayaan Intelektual Komunal.
“Capaian ini telah melampaui jumlah permohonan yang diterima sepanjang tahun 2023 sebanyak 298.962 permohonan,” ujarnya.
Setelah menutup Tahun Tematik Indikasi Geografis, lanjut Razilu, pencanangan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri mengangkat tema “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain, pencanangan Kawasan Karya Cipta dan Kawasan Desain Industri, Bulan Edukasi Hak Cipta, Pekan Edukasi Desain Industri, DJKI Goes to Campus, Industri, Litbang dan Pesantren, percepatan penyelesaian permohonan Desain Industri, serta berbagai program inovatif lainnya.
Razilu menambahkan, penutupan Tahun Tematik Indikasi Geografis dan pencanangan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri juga dirangkai dengan kegiatan evaluasi kinerja DJKI 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi konstruktif demi perbaikan dan pengembangan program DJKI di tahun 2025. Dalam rangka mendukung program Asta Cita, dibentuk 8 Komisi Pembahasan Ad Hoc yang juga sejalan dengan tema evaluasi kinerja yakni “Peran Ekosistem Kekayaan Intelektual dalam Implementasi Asta Cita Presiden Prabowo”. (Humas/rin)
