- Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia;
- Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badan Publik) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya;
- Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
| File | Description | File size |
|---|---|---|
 UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf | UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | 179 kB |
