Kupang, Kamis, 27 Juli 2017. Bertempat di ruangan multifungsi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Divisi Administrasi melalui Bagian Program dan Pelaporan melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat ). Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S Hidayat. Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat penghubung masing-masing divisi dan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kupang. Bertindak sebagai Narasumber Mariana R. Manuhutu Kepala Bagian Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham NTT dan Deswati, Kasubbag Layanan dan Pertimbangan Hukum dari Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Mariana R. Manuhutu mengatakan, Aplikasi Lapor merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah kebijkakan pemerintah juga bisa disampaikan melalui pelayanan pengaduan ini. Selain itu pelayanan yang diberikan kerap kali dirasakan masih mengalami kekurangan. untuk itu hal tersebut menjadi sorotan pemerintah dan memberikan pelayanan publik Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Sementera itu, Deswati, Kasubbag Layanan dan Pertimbangan Hukum dari Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengatakan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita bersama akan pentingnya aplikasi LAPOR, tentunya juga sebagai penilaian publik terhadap kinerja kita sebagai pelayan dan abdi masyarakat disamping itu kegiatan sosialisasi ini mampu mendukung kegiatan pelayanan publik yang semakin prima, apalagi dalam era keterbukaan informasi seperti saat ini, masyarakat berhak memperoleh hak atas pelayanan yang harus diberikan oleh aparatur pemerintah. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (disingkat LAPOR!) adalah aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan, maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional. Program ini merupakan inisiatif dan bukti keseriusan pemerintah dalam menjembatani partisipasi publik dalam melaksanakan Open Government Indonesia (OGI).
