Kupang - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Sosial, Kosmas Harefa melaksanakan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (2/5/2024). Kosmas memberikan arahan dan penguatan terkait Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kanwil dan UPT se-NTT secara hybrid yang terpusat di Aula Kanwil.
Acara ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, Kadiv Yankumham, Jonson Siagian bersama para Pejabat Administrator, Pengawas, dan Kepala UPT, serta ASN se-NTT, baik yang hadir langsung maupun bergabung melalui virtual.
Kosmas mengawali arahannya dengan mengapresiasi kebersihan dan kerapihan beberapa UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang telah dikunjunginya. “Kondisi yang rapi dan bersih tersebut membuktikan kesungguhan kerja seluruh jajaran dibawah komando Kakanwil sebagai pimpinan yang rutin melakukan pengawasan ke UPT,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan pengawasan melekat yang dilakukan Kakanwil secara berkala inilah yang akhirnya mendorong UPT jajaran Kemenkumham NTT untuk terus memperbaiki apa yang menjadi catatan kekurangan agar terus dapat berproses ke arah yang lebih baik.
“Perbaikan yang konsisten ini tentunya dapat memicu semangat dan membantu UPT dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didalamnya ada Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Artinya turut berkontribusi juga kepada kemajuan organisasi yakni Kemenkumham,” tutur Kosmas.
Kosmas berharap agar kinerja baik jajaran yang sudah ditunjukkan selama ini dapat terus ditingkatkan. “Keterbatasan yang ada dapat dijadikan dasar untuk melahirkan inovasi dalam menopang pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mengatakan, jajaran Kanwil beserta UPT se-NTT dari hari ke hari terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Pembangunan Zona Integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi. Pihaknya juga berkomitmen mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintah agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Selama ini, Kanwil NTT telah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi juga Kabupaten/kota untuk mewujudkan regulasi berkualitas melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda dan ranperkada," ujarnya.
Selain itu, lanjut Marciana, Pemerintah Daerah juga mendukung upaya pelindungan kekayaan intelektual. Dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual personal dan komunal. Kanwil Kemenkumham NTT melaksanakan pula program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dengan menyediakan layanan Posbankum di setiap lapas/rutan.
"Lapas/Rutan selalu menggandeng Pemda setempat di dalam melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan serta memenuhi hak-hak mereka seperti hak atas pelayanan kesehatan dan identitas diri," imbuhnya.
Marciana menambahkan, pihaknya juga menyikapi dengan serius maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT. Selain gencar mensosialisasikan bahaya TPPO kepada masyarakat, juga diupayakan revitalisasi Pos-Pos Imigrasi untuk menekan TPPO. Pihaknya juga tengah menyiapkan pembentukan Desa Binaan Imigrasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi keimigrasian guna mencegah kejahatan TPPO.
“Karenanya kami menitipkan usulan penambahan petugas untuk mengisi kekosongan pada pos-pos imigrasi yang memiliki wilayah kerja cukup luas menjangkau 4-5 kabupaten,” pungkasnya. (humas/fka)
