Labuan Bajo - Tim kesekretariatan wilayah Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kanwil Kemenkumham NTT yang berada dibawah pimpinan Marciana Dominika Jone melaksanakan kegiatan pendampingan pemenuhan data dukung IRH bagi tim kerja dan tim Assesor di ruang Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat, Selasa(30/04/2024).
Tim kesekretariatan wilayah IRH yang dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Nurmiyanti Ibrahim, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bintari Depari dan Pelaksana Bagian Hukum Sebastianus Osu Kawe Satu, diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat, Bonafantura Raya dan Farida selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam pengisian IRH dan juga merupakan tim kerja IRH pada Setda Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam pertemuan ini Nurmiyanti menegaskan kepada pemda Manggarai Barat untuk mempersiapkan data dukung IRH yang sesuai dengan variabel IRH misalnya SK Tim Kerja dan Tim Asesor IRH. Lebih lanjut, Bintari kemudian menjelaskan mengenai apa itu variabel I hingga variabel IV IRH.
“Variabel I adalah Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan Bobot 25. Variabel II adalah Kompetensi Perancang Peraturan Perundang - undangan (legal drafter) yang berkualitas dengan Bobot 25. Variabel III adalah kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan Bobot 30. Sedangkan Variabel IV adalah penataan Database Peraturan Perundang-undangan dengan Bobot 20 yang dimana setiap variabel memiliki data dukung yang berbeda”, ujar Bintari.
Selanjutnya Bintari menambahkan, dalam pemenuhan data dukung, Kanwil Kemenkumham NTT sebagai tim kesekretariatan wilayah siap memberikan dukungan untuk memenuhi data dukung yang harus disiapkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Barat.
Farida menyampaikan apresiasi dan mengharapkan dukungan serta kerja sama yang baik dari semua pihak dalam hal ini Kanwil Kemenkumham NTT selaku kesekretariatan wilayah guna proses persiapan dan pemenuhan data dukung IRH ini.
“Kami yakin dengan kerja keras dan koordinasi yang baik dalam pengumpulan data dukung IRH, Kabupaten Manggarai Barat akan kembali meraih prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dalam penilaian IRH”, pungkas Farida.
Kegiatan pendampingan IRH ditutup dengan komitmen bersama agar Manggarai Barat dapat kembali meraih penghargaan atas capaian IRH. dengan adanya pendampingan ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat secara aktif terlibat dalam proses penilaian IRH dan pada akhirnya, berkontribusi pada upaya reformasi hukum dan birokrasi yang lebih luas.
