Kupang - Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone menyerahkan uang duka bagi tiga orang ASN yang sebelumnya mengalami kedukaan. Penyerahan uang duka dilaksanakan dalam apel pagi di aula Kantor Wilayah, Rabu (24/4/2024). Apel diikuti Kepala Divisi Administrasi, Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki, Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo, serta para Pejabat Administrator dan Pengawas, JFT, JFU, PPNPN, CPNS, dan siswa magang.
Marciana mengatakan, pengumpulan uang duka bagi pegawai yang mengalami kedukaan telah dilaksanakan sejak tiga tahun terakhir. Uang tersebut merupakan sumbangan sukarela dari seluruh pegawai sesuai hasil kesepakatan bersama sebagai bentuk tanda kasih dan solidaritas. Uang duka diberikan kepada pegawai yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang tua kandung, suami/istri, atau anak kandung.
“Semoga uang ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Pegawai yang mengalami kedukaan agar diberikan kekuatan dan penghiburan,” ujarnya.
Selain menyerahkan uang duka, Marciana juga memberikan sejumlah arahan bagi seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkumham NTT. Pihaknya meminta agar semua target kinerja dan penyerapan anggaran pada periode B06 dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Pelaksanaan seluruh kegiatan dan anggaran wajib dibuat dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan secara baik dan benar,” tegasnya.
Marciana menambahkan, penggunaan anggaran agar dilakukan secara transparan oleh semua PPK, pejabat dan ASN Kanwil Kemenkumham NTT. Penyusunan kegiatan wajib mengacu pada RKA-KL yang sudah dipegang oleh masing-masing pejabat dan pegawai.
"RKA-KL dipegang dan diketahui oleh semua pegawai untuk memudahkan perencanaan kegiatan. RKA-KL juga bisa diakses melalui website Kantor Wilayah,” jelasnya.
Berkaitan dengan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-60 tahun 2024, Marciana mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai agar mempersiapkan upacara peringatan HBP dengan baik. Termasuk mempersiapkan dengan baik rencana kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTT yang dijadwalkan pada Selasa (30/4/2024). Dikatakan, DPD adalah entitas lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dengan fungsi sama seperti DPR RI.
Marciana juga mengajak seluruh jajaran untuk menindaklanjuti arahan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Syarifuddin terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ada sejumlah catatan perbaikan yang perlu diperhatikan, terutama oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Berbagai capaian prestasi yang sudah diraih selama ini agar dijadikan sebagai penyemangat untuk terus berkinerja dan berkontribusi positif dalam meraih predikat WBK.
“Untuk bisa mendapatkan predikat WBK tidaklah mudah. Diperlukan komitmen dan kinerja yang baik dari seluruh Tim Kerja,” terangnya.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Marciana berpesan kepada para CPNS 2023 agar mengikuti kegiatan orientasi dengan baik. Seluruh divisi yang ada juga diminta memperkenalkan sekaligus memberikan penguatan tugas dan fungsi. Baik Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, maupun Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. (Humas/rin)
