Maumere - Tim Monitoring dan Evaluasi Survei Integritas dan Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Kantor Imigrasi Maumere, Selasa (23/04/2024). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Mustafa Beleng didampingi JFU Bidang HAM, Thesa Kase dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama Brian Jati P. Dalam kesempatan ini, Tim Kanwil mendapatkan penerimaan langsung dari Kepala Kantor Imigrasi Maumere, dilanjutkan melakukan wawancara terhadap operator survei, Aditya. Menurut Aditya, kendala utama dalam pelaksanaan survei di kantor imigrasi adalah penerima layanan yang berusia lanjut sehingga tidak memahami cara mengisi survei dan penerima layanan yang tidak memiliki perangkat memadai untuk mengisi survei. Sementara untuk pelaksanaan survei integritas kendala utama yang dihadapi adalah terdapat satu pegawai yang sedang bermasalah namun masih tercatat pegawai Kanim Maumere, dan kemungkinan ada pegawai yang mengisi survei menggunakan wifi kantor dan atau mengisi di luar jam kerja. “Terkait pengisian survei memang harus dilakukan dengan paket data masing-masing dan dilakukan pada jam kerja dan hari kerja, ” ujar Brian. Menurut Aditya, jumlah penerima layanan Kanim Maumere ditentukan dari register layanan seperti paspor dan izin tinggal, sementara untuk buku tamu Kanim Maumere belum memiliki hal tersebut. Dari kondisi ini, Thesa menyarankan agar nantinya tetap membuat buku tamu. “Perlu dibuat buku tamu yang harus diisi oleh setiap pengunjung mendatangi Kanim, di mana disitu masyarakat juga harus mengisi nama dan nomor telepon, hal ini berguna jika Kanim ingin menghubungi masyarakat terkait keperluan survei.”, ujar thesa. Aditya menungkapkan, bahwa Kanim telah memiliki perangkat yang disediakan khusus untuk penerima layanan dalam mengisi survei kepuasan masyarakat dan setiap petugas piket sudah mengingatkan penerima layanan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tersebut setelah masyarakat mendapat layanan, namun masyarakat tidak mengisi survei karena sibuk dan pegawai Kanim tidak dapat memaksa masyarakat untuk mengisi. Terkait dengan survei kepuasan masyarakat pada Kanim Maumere masih banyak terdapat masyarakat yang tidak memiliki perangkat yang memadai untuk mengisi survei secara online dan masih banyak masyarakat yang belum paham cara mengisi secara online.
Oleh karena itu menurut Mustafa, pihak Kanim Maumere harus terus memberikan penjelasan kepada penerima layanan bahwa survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga penting bagi penerima layanan untuk mengisi survei tersebut. Selain itu, survei integritas dan survei kepuasan masyarakat menjadi salah satu syarat untuk meraih predikat WBK-WBBM bagi satuan kerja. Tim Kanwil berharap pada kesempatan berikutnya, pengisian survei integritas dan survei kepuasan masyarakat di Kanim Maumere optimal sesuai dengan ketentuan yang ada.
