Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (lapas, rutan, bapas))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggar Timur adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup diantaranya meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota, antara lain:

1. Kabupaten Alor
2. Kabupaten Belu
3. Kabupaten Ende
4. Kabupaten Flore Timur
5. Kabupaten Kupang
6. Kabupaten Lembata
7. Kabupaten Malaka
8. Kabupaten Manggarai
9. Kabupaten Manggarai Barat
10. Kabupaten Manggarai Timur
11. Kabupaten Nagekeo
12. Kabupaten Ngada
13. Kabupaten Rote Ndao
14. Kabupaten Sabu Raijua
15. Kabupaten Sikka
16. Kabupaten Sumba Barat
17. Kabupaten Sumba Barat Daya
18. Kabupaten Sumba Tengah
19. Kabupaten Sumba Timur
20. Kabupaten Timor Tengah Utara
21. Kabupaten Timor Tengah Selatan
22. Kota Kupang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur membawahi 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 21 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere
4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo
5. Rumah Detensi Imigrasi Kupang
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak
10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende
11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi
12. Lemabga Pemasyarakatan Kelas III Baa
13. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata
14. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kupang
15. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang
16. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Waikabubak
17. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang
18. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe
19. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu
20. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng
21. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa
22. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka
23. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maumere
24. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang
25. Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak
26. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Tata Nilai KREDIBEL, yaitu :

• KREatif dalam bekerja
• DInamis dalam bergerak menuju perubahan
• Bersahaja dalam bertindak
• fleksibEL dalam berinovasi 

VISI

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian,
4. Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi,
5. Bermartabat dan Terpercaya;
6. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
7. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
8. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
9. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.