Kupang-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT, Marciana Dominika Jone, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang pada Rabu, 21 Agustus 2024. Sidak ini dilakukan saat apel pagi pegawai staf dan turut dihadiri oleh Kepala LPKA Kupang, Lukas Laksana Frans. Dalam sidaknya, Marciana memberikan beberapa poin amanat penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham, khususnya di LPKA Kupang.
Pertama, Marciana mengapresiasi seluruh pegawai yang telah berpartisipasi sebagai pemain, suporter, maupun panitia dalam ajang Kemenkumham Cup I, di mana Tim Futsal Kemenkumham berhasil meraih Juara II. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja sama yang baik dan diharapkan semangat ini dapat diterapkan juga dalam tugas-tugas kedinasan sehari-hari.
Selanjutnya, ia mengingatkan bahwa ASN dilarang keras terlibat dalam politik praktis atau menjadi perpanjangan tangan partai politik tertentu. Hal ini sejalan dengan peraturan yang melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik guna menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, Marciana juga menekankan pentingnya menghindari praktik judi online. Ia menegaskan bahwa aktivitas semacam ini sangat mudah terdeteksi dan akan berdampak buruk bagi karier ASN yang terlibat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh pegawai menjaga integritas dan menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. “Saya menghimbau agar ASN di LPKA Kupang tidak mengikuti judi online. Karena jika ketahuan maka akan ditindak secara tegas” ujar Marciana Jone.
Terkait dengan pemenuhan target kinerja, ia meminta seluruh ASN untuk bekerja lebih giat dalam mencapai target B09. Disiplin dalam bekerja menjadi kunci penting dalam hal ini, di mana ASN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Marciana juga menekankan pentingnya pengisian jurnal kerja secara tepat dan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan. Selain itu, ia meminta agar data dukung dari setiap kegiatan yang dilakukan diunggah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja.
Terakhir, ia menyoroti pentingnya pegawai LPKA Kupang untuk memahami dan memegang Rencana Kerja dan Kebutuhan Logistik (RKKL). Hal ini diperlukan untuk mewujudkan transparansi keuangan di lingkungan LPKA Kupang, sehingga setiap pegawai mengetahui dan bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan dalam kegiatan operasional.
