Kupang, INFO_PAS – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone, memimpin rapat evaluasi terkait belanja modal di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT. Rapat yang diadakan secara virtual ini diikuti oleh berbagai pejabat, termasuk tiga petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang yang mewakili Kepala LPKA, Lukas Laksana Frans. Ketiga petugas tersebut adalah Bobby C. Permana (Kepala Sub Bagian Umum), Fleurdelis Amabi (Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan), dan Seno I. Ndoen (operator BMN).
Rapat ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pejabat di wilayah Kanwil Kemenkumham NTT, termasuk Rahmat Renaldy (Kepala Divisi Administrasi), Ibnu Ismoyo (Kepala Divisi Imigrasi), dan Erny Mamo Li (Kepala Bagian Umum). Agenda rapat menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam penggunaan aset dan penyusunan rencana pembangunan yang lebih terarah.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat ini adalah pentingnya penggunaan aset negara secara baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala Kanwil, Marciana D. Jone, menekankan bahwa pengelolaan aset yang tepat adalah kunci untuk memastikan setiap belanja modal dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan negara.
“Kita harus memastikan bahwa aset yang kita kelola digunakan sesuai dengan ketentuan. Setiap kesalahan dalam penggunaan aset dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran yang kita miliki,” ujar Marciana. Ia juga mengingatkan para peserta rapat akan pentingnya menjaga transparansi dalam setiap langkah pengelolaan aset.
Selain itu, rapat ini juga menekankan agar setiap satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham NTT memiliki road map perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur. Adanya road map ini diharapkan dapat menghindari revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang berulang, yang kerap kali menghambat proses pembangunan.
Marciana menyampaikan bahwa road map perencanaan yang baik tidak hanya membantu dalam mengarahkan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang digunakan tepat sasaran. Hal ini penting agar setiap satuan kerja dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan.
“Dengan perencanaan yang matang, kita dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan tanpa harus melalui banyak revisi. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas kita sebagai instansi pemerintah,” tambahnya.
Rapat evaluasi ini merupakan upaya Kanwil Kemenkumham NTT untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan aset negara di lingkungannya. Melalui rapat ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat lebih memahami pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.
Para petugas LPKA Kupang yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan siap untuk mengikuti arahan dan menerapkan kebijakan yang disampaikan dalam evaluasi. Dengan semangat untuk terus memperbaiki diri, diharapkan seluruh unit kerja di Kanwil Kemenkumham NTT dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan daerah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan belanja modal di NTT, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, terarah, dan pberdampak nyata bagi masyarakat.
