Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Marciana Dominika Jone, mengikuti Rapat Persiapan Penyusunan Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal HAM Tahun 2026, Selasa(8/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian didampingi Kepala Bidang HAM, Mustafa Beleng bersama Kepala Bagian Program dan Humas, Yohanis Bely serta jajaran Subbidang Pemajuan HAM serta Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Ditjen HAM, Novita Ilmaris mengatakan kegiatan ini dalam rangka persiapan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan kebutuhan
anggaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2026.
"Tahun 2024 inilah yang menentukan berapa anggaran di 2026, melalui kegiatan analisa kebutuhan. Kita diminta melakukan kegiatan tersebut, paling lambat bulan November harus sudah dapat diperoleh hasilnya,"ucapnya.
Novita meminta para kepala divisi administrasi dan para kepala divisi pelayanan hukum dan HAMA dapat saling bersinergi untuk berupaya meningkatkan anggaran serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yg berdampak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Novita membahas peran Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan Ditjen HAM di daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program Pemajuan HAM.
Tugas-tugas penting yang diemban oleh Kantor Wilayah meliputi penanganan dugaan pelanggaran HAM, fasilitasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM, diseminasi serta penguatan HAM, hingga penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.
"Penyusunan kebutuhan anggaran yang tepat dan akurat menjadi fokus pembahasan, dengan menekankan pentingnya data pendukung agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif,"ujarnya.
Novita mengharapkan seluruh kantor wilayah untuk melihat kembali anggarannya dan menyesuaikan juga dengan dengan kinerja dan sumber daya manusia yang tersedia.
"Kedepan, mudah-mudahan selama kita bersama, program-program strategis yang dicanangkan Ditjen HAM dapat dijalankan,"pesannya.
Kantor Wilayah Kemenkumham NTT turut menyambut baik adanya rapat ini, nantinya akan segera menindaklanjuti dengan mempersiapkan kebutuhan anggaran yang sesuai untuk mendukung program Pemajuan HAM di wilayah Nusa Tenggara Timur.
